Menyoal Penggunaan Ribuan Aplikasi Digital dan Pelayanan Birokrasi Kita

Kemudian aplikasi "Ekosistem Data Jabar" yang merupakan portal-portal data terintegrasi, meliputi "Satu Data Jabar", "Open Data Jabar", "Satu Peta Jabar", dan "Dashboard Jabar". 

Tujuannya adalah untuk mengelola data secara terbuka, terstandar, dan mudah diakses baik oleh pemerintah maupun warga. Satu Data Jabar menjadi pusat kelola data bagi perangkat daerah, sedangkan "Open Data Jabar" menyediakan dataset terbuka untuk publik. 

"Satu Peta Jabar" menyediakan data geospasial yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan "Dashboard Jabar" menyajikan informasi dan visualisasi data komprehensif untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Platform lainnya yakni "Hotline Jabar" yang merupakan integrasi informasi layanan hotline berbasis chatbot WhatsApp, serta "Program Desa Digital" yang bertujuan mempersempit kesenjangan digital di desa-desa di Jawa Barat yang meliputi pengembangan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital, dan optimalisasi teknologi seperti IoT dan e-commerce untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Tujuan utama transformasi digital dalam administrasi negara adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Secara normatif, pemanfaatan berbagai aplikasi maupun platform memungkinkan otomatisasi berbagai proses administrasi manual seperti pengolahan data, pengarsipan, dan pemrosesan dokumen. 

Selain itu pemanfaatan aplikasi dan atau platform akan mempermudah dan mempercepat berbagai layanan publik, seperti pendaftaran online, pengajuan izin, pembayaran pajak, dan lainya. Masyarakat dapat mengakses layanan ini kapan saja dan di mana saja.

Penggunaan aplikasi dan platform memungkinkan penyebaran informasi ke masyarakat secara cepat dan luas, meningkatkan transparansi terkait kebijakan, keuangan, dan proyek pemerintah serta memungkinkan masyarakat melaporkan keluhan, masalah, atau kasus korupsi secara langsung dan mudah. 

Pemanfaatan aplikasi dan atau platform memfasilitasi integrasi data dan kolaborasi antar-instansi pemerintah, serta memungkinkan pemerintah mengumpulkan dan menganalisis data masyarakat secara lebih efektif, serta efisien.

Secara keseluruhan, aplikasi memainkan peran kunci dalam transformasi digital administrasi negara, membawa perubahan positif yang signifikan dalam cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat.

Meskipun demikian, memiliki banyak aplikasi dan platform untuk manajemen dan administrasi pengelolaan negara, belum tentu menjadikan manajemen dan administrasi semakin baik secara langsung. 

Sebaliknya, jumlah aplikasi yang besar dapat menyebabkan fragmentasi dan kesulitan integrasi antara berbagai sistem, yang pada gilirannya dapat menghambat efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Selain itu ketika terlalu banyak aplikasi atau platform yang beroperasi secara terpisah, hal ini dapat menyebabkan redundansi, inkonsistensi, dan kesulitan dalam mengelola data.