Hadirnya polemik konsumsi yang tidak layak ini merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan kasus di atas, hal ini sangat mencerminkan kurangnya transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran serta dalam penyelenggaraan acara resmi. Selain itu, Permasalahan ini sangat kurang dalam melibatkan komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sehingga terjadilah suatu permasalahan yang tidak diinginkan dan menjadi bahan perbincangan publik.
Polemik ini mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terkait manajemen anggaran dan pengadaan konsumsi dalam penyelenggaraan acara resmi, terutama yang terkait dengan pemilu. KPU perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai standar yang ditetapkan. Evaluasi tersebut sebaiknya melibatkan aspek manajemen anggaran dan pengadaan konsumsi. Sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan integritas dan efisiensi.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan peran lembaga independen seperti KISP (Kantor Komite Independen Sadar Pemilu) memiliki dampak positif dalam mengawasi transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap pemilu. Jika mereka ikut terlibat, kasus serupa seperti KPPS Sleman dapat dihindari. Upaya bersama ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemilu berikutnya dapat dilaksanakan secara lancar. Selain itu, diharapkan pemilu juga dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan nafas utama pelaksanaan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, KPU harus memberikan penjelasan secara bijak, transparan, dan menyeluruh terkait penggunaan anggaran pelantikan dan Bimtek KPPS. Jika hal tersebut sudah dilakukan, pemilu dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dapat dipertahankan.
