Peran Penting Anggaran Daerah dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah kini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Pemerintah melalui Gerakan Indonesia Bersih (GIB) berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Namun, meskipun semangat untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat begitu kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah terbatasnya anggaran yang tersedia di banyak daerah.

Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya, pengelolaan sampah yang baik membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Diperlukan alokasi dana yang cukup agar bisa mengembangkan sistem pengelolaan yang terstruktur dan berbasis teknologi. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahun. 

Sayangnya, hanya sebagian kecil yang berhasil dikelola dengan sistem yang efisien. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan kapasitas daerah dalam mengelolanya, terutama di wilayah yang anggarannya terbatas.

Selain itu, Bank Dunia (2019) mencatat bahwa hanya sekitar 20% sampah yang dapat didaur ulang di Indonesia. Pengelolaan sampah yang baik, seperti pemanfaatan waste-to-energy (WTE) yang dapat mengubah sampah menjadi energi terbarukan, membutuhkan investasi yang besar. 

Sayangnya lagi, teknologi ini memerlukan biaya awal yang cukup tinggi, untuk membangun fasilitas WTE saja membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. Akibatnya, banyak daerah lebih memilih untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau kesehatan, sementara pengelolaan sampah justru terabaikan.

Dampak Terbatasnya Anggaran pada Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya soal mengurangi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya.

 Salah satu teknologi yang menjanjikan adalah waste-to-energy (WTE), yang bisa mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Namun, meskipun teknologi ini memiliki potensi besar, biaya implementasinya tetap menjadi tantangan besar.

Penelitian dari Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2020) menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti WTE mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi, pengadopsiannya sangat terbatas, terutama di daerah dengan anggaran terbatas. 

Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar daerah mengalokasikan kurang dari 5% dari anggaran tahunan mereka untuk sektor pengelolaan sampah, seperti yang diungkapkan dalam laporan Bappenas (2019). 

Tanpa anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, seperti pusat daur ulang atau fasilitas WTE, menjadi sangat sulit dilakukan.

Mengatasi Tantangan Pengelolaan Sampah

Dengan anggaran yang terbatas, pengelolaan sampah di daerah-daerah Indonesia sering kali terhambat. Ini tidak hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa lebih dari 50% penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan, berhubungan langsung dengan pengelolaan sampah yang buruk. 

Akibatnya, meskipun pengelolaan sampah bisa meningkatkan kualitas hidup, tanpa pembiayaan yang cukup, tantangan ini tetap sulit diatasi.

Meningkatkan kesadaran politik dan sosial tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi langkah awal yang harus dilakukan. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, perlu ada kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih besar bagi sektor ini.

Seiring dengan peningkatan kesadaran, harus ada upaya serius dalam mencari solusi pembiayaan yang lebih inovatif, misalnya dengan melibatkan sektor swasta dalam investasi teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, kita bisa berharap pengelolaan sampah di daerah-daerah Indonesia bisa lebih efisien, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Referensi

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan Status Pengelolaan Sampah Nasional 2020.
• Bank Dunia. (2019). Waste Management in Indonesia: Challenges and Opportunities.
• Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Indonesia. (2020). Studi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Potensi dan Hambatan Teknologi Waste-to-Energy (WTE).
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Laporan Rencana Pembangunan Nasional: Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.
• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Kesehatan Lingkungan di Indonesia.
• Indonesian Waste Management Association (IWMA). (2021). Waste-to-Energy Potential in Indonesia.
• Prasetyo, A. & Hadi, W. (2020). Kebijakan dan Teknologi Pengelolaan Sampah di Indonesia: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Lingkungan. Jurnal Lingkungan, 15(2), 120-135.