Mohon tunggu...
Saiful Bahri. M.AP
Saiful Bahri. M.AP Mohon Tunggu... Wiraswasta - Peminat Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan Publik

CPIS - Center for Public Interest Studies

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Peran Penting Anggaran Daerah dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah

5 Desember 2024   08:40 Diperbarui: 5 Desember 2024   09:42 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar daerah mengalokasikan kurang dari 5% dari anggaran tahunan mereka untuk sektor pengelolaan sampah, seperti yang diungkapkan dalam laporan Bappenas (2019). 

Tanpa anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, seperti pusat daur ulang atau fasilitas WTE, menjadi sangat sulit dilakukan.

Mengatasi Tantangan Pengelolaan Sampah

Dengan anggaran yang terbatas, pengelolaan sampah di daerah-daerah Indonesia sering kali terhambat. Ini tidak hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa lebih dari 50% penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan, berhubungan langsung dengan pengelolaan sampah yang buruk. 

Akibatnya, meskipun pengelolaan sampah bisa meningkatkan kualitas hidup, tanpa pembiayaan yang cukup, tantangan ini tetap sulit diatasi.

Meningkatkan kesadaran politik dan sosial tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi langkah awal yang harus dilakukan. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, perlu ada kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih besar bagi sektor ini.

Seiring dengan peningkatan kesadaran, harus ada upaya serius dalam mencari solusi pembiayaan yang lebih inovatif, misalnya dengan melibatkan sektor swasta dalam investasi teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, kita bisa berharap pengelolaan sampah di daerah-daerah Indonesia bisa lebih efisien, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Referensi

  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan Status Pengelolaan Sampah Nasional 2020.
  • Bank Dunia. (2019). Waste Management in Indonesia: Challenges and Opportunities.
  • Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Indonesia. (2020). Studi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Potensi dan Hambatan Teknologi Waste-to-Energy (WTE).
  • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Laporan Rencana Pembangunan Nasional: Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.
  • Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Kesehatan Lingkungan di Indonesia.
  • Indonesian Waste Management Association (IWMA). (2021). Waste-to-Energy Potential in Indonesia.
  • Prasetyo, A. & Hadi, W. (2020). Kebijakan dan Teknologi Pengelolaan Sampah di Indonesia: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Lingkungan. Jurnal Lingkungan, 15(2), 120-135.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun