Meneropong Zaken Kabinet ala Prabowo

Ini tentu bisa dicegah asal Prabowo benar-benar mempertimbangkan dengan matang siapa-siapa saja para profesional yang akan menjadi pembantunya (baca: kembali ke koridor awal bahwa zaken kabinet adalah kabinet yang diisi oleh para ahli—bukan semata-mata balas budi terhadap partai koalisi).

Potensi kegemukan ini juga nantinya bisa berasal dari kemungkinan kementerian baru yang akan dibentuk, seperti contoh, Prabowo sendiri telah berencana akan memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua secara terpisah yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Akankah Prabowo memecah dan membentuk kementerian baru lagi di pemerintahanannya kelak? 

Ini patut ditunggu.

#2 Adanya dualisme kepentingan

Meski tidak terelakkan (sebagai bentuk win-win solution) meski sebagian kuota menteri yang ditunjuk Prabowo nantinya adalah seorang profesional namun berasal dari partai politik tertentu, tampaknya Prabowo harus bekerja "ekstra". 

Ini bisa jadi akan menimbulkan masalah—karena akan sulit tampaknya bagi menteri tersebut menjalani peran dengan "dua kaki".

Disatu sisi ia adalah penyelenggara negara yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden (baca: yang secara horizontal juga bertanggung jawab terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi) namun di sisi lain ia adalah "petugas" partai yang menjalankan perannya sebagai seorang politisi—terlepas ia memiliki kepentingan secara langsung atau tidak di sistem kepartaiannya tersebut. 

Baca juga:

Budaya Malu dan Keterwakilan Rakyat

Oleh karenanya, Prabowo harus aktif mengawasi menteri dengan dua kaki seperti ini—karena kepentingan rakyat di atas segalanya.

Ilustrasi seorang profesional yang ahli di bidangnya dalam mengerjakan sesuatu. (Foto oleh Cottonbro Studio | Sumber Pexels.com) 

#3 Praktik nepotisme?

Jika salah satu tujuan terbentuknya zaken kabinet adalah untuk menekan praktik korupsi, belum tentu dengan praktik nepotismenya.

Penunjukan para profesional langsung oleh Prabowo kelak mungkin berpotensi disusupi kepentingan pribadi dari Prabowo itu sendiri atau keluarganya atau koleganya; dengan alasan menteri tersebut ahli di bidangnya namun berasal dari salah satu yang disebutkan tadi, penunjukan itu tentu akan menjadi sorotan. 

Dewasa ini, segala bentuk kebijakan dapat diendus; pers dan rakyat adalah dua sinergi yang tak terpisahkan.