Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Provinsi dengan Kesenjangan Sosial Tertinggi di Indonesia, Apa Penyebabnya?

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah khusus yang mempunyai keistimewaan dari 34 Provinsi di Indonesia. Dengan kelestarian budaya dan keindahan yang dimiliki yogyakarta hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke D.I Yogyakarta. Tak heran jika yogyakarta menjadi salah satu pilihan utama para wisatawan untuk berlibur ke Yogyakarta sehingga mendapatkan julukan sebagai Kota Pariwisata.

Selain menjadi daerah yang memiliki berbagai objek wisata dan memiliki sejarah serta kelestarian budayanya, Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Pelajar. Hal itu, dikarenakan banyaknya Universitas-Universitas terbaik yang menjadi pilihan utama para pelajar dari berbagai provinsi di Indonesia. Sehingga, banyak pula para pelajar yang ingin belajar di Provinsi D.I Yogyakarta. Dengan banyaknya pendatang dari luar daerah maka makin bertambah pula penduduk yang tinggal di Yogyakarta. 

Dengan kenaikan jumlah penduduk tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Yogyakarta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Yogyakarta pada September 2022 tercatat sebanyak 463.630 jiwa (yogyakarta.bps.go.id). Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa sehingga D.I Yogyakarta disebut dengan daerah termiskin di Jawa. 

Jika menurut Oman Sukmana yang dikutip dalam Muhammad Syawie (2011:216), mengatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan adanya kesenjangan sosial di antara masyarakat. Dengan begitu, kesenjangan sosial yang ada di Yogyakarta setiap tahunnya grafiknya menunjukkan peningkatan dan selalu menjadi daerah dengan tingkat kesenjangan sosial tertinggi di Indonesia.

sumber: kumparan.com

Ketimpangan atau kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin sangat terlihat jelas di D.I Yogyakarta. Banyaknya pendatang dari Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, serta Bandung yang mayoritasnya mempunyai kondisi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli yogyakarta yang sebagian besar hanya bekerja di sektor pertanian maupun peternakan. 

Hal itulah yang membuat ketimpangan di Yogyakarta makin meningkat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dapat memacu laju pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta. Namun, hal ini justru menambah peningkatan angka kesenjangan sosial di Yogyakarta. 

Seperti pada tahun 2018, yogyakarta sempat mengalami ketimpangan dengan angka tertinggi yaitu sebesar 0,441 (yogyakarta.bps.go.id), kemudian pada tahun 2022 rasio gini-nya mencapai 0,459 (ekonomi.bisnis.com). Dampak terjadinya ketimpangan sosial di tengah masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan sosial, konflik sosial, kemiskinan serta dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan kriminalitas.

Merujuk pada pendapat Oman bahwasannya kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan sosial. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat terutama pada pemerintah D.I Yogyakarta. Permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak pernah hilang atau teratasi. Begitu pula pada permasalahan kesenjangan sosial terutama yang terjadi di Yogyakarta. 

Yogyakarta yang merupakan kota pariwisata dan juga kota pelajar, serta menjadi daerah yang memiliki keistimewaan sangat bertolak belakang dengan keistimewaan yang dimilikinya. Yogyakarta juga mendapatkan dana khusus otonom yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,3 triliun, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp. 1,32 triliun (money.kompas.com). 

Seharusnya dengan dana khusus otonom yang diberikan pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Namun sayang dengan dana yang diberikan pemerintah pusat tidak begitu berdampak pada kesejahteraan masyarakat yogyakarta, terutama pada perekonomian masyarakat yogyakarta. 

Ketimpangan yang terjadi antar golongan masyarakat (si kaya dan si miskin) dapat dilihat dari dengan adanya para pendatang yang membawa kebudayaannya yang hidup mewah, dibandingkan dengan masyarakat asli yogyakarta yang berkehidupan sederhana. Hingga saat ini yogyakarta masih menjadi provinsi dengan angka ketimpangan yang paling tinggi di Indonesia.

Namun demikian, sebaiknya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera mengambil langkah untuk mengurangi angka kesenjangan sosial yang ada di wilayah yogyakarta, dengan melakukan pembangunan infrastruktur guna memajukan perekonomian di Yogyakarta. Serta memberikan bantuan atau dana untuk masyarakat yogyakarta, sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya. 

Penulis: Katherina Sari 

Sumber:

Asworo, H. T. (2023). Kaya dan Miskin di Yogyakarta Makin Lebar, Tertinggi Nasional! Ekonomi.Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230124/9/1621239/kesenjangan-kaya-dan-miskin-di-yogyakarta-makin-lebar-tertinggi-nasional#:~:text=Kesenjangan sosial yang tinggi ada,gini September 2021 sebesar 0%2C443.

Badan Pusat Statistik. (2022a). Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2022. Yogyakarta.Bps.Go.Id. https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1351/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2022.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada September,ribu orang terhadap Maret 2022.

Badan Pusat Statistik. (2022b). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, Maret 2022. Yogyakarta.Bps.Go.Id. https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1241/tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-d-i--yogyakarta--maret-2022.html

Idris, M. (2022). 4 Daerah “Spesial” di Indonesia yang Mendapat Dana Khusus dari APBN. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2022/03/13/070419226/4-daerah-spesial-di-indonesia-yang-mendapat-dana-khusus-dari-apbn?page=all#:~:text=Pada tahun 2020%2C DIY mendapatkan,sebesar Rp 1%2C32 triliun.

Syawie, M. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. Sosio Informa, 16(3), 213–219. https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47