Di Indonesia, dengan luas teritori dan 263 juta penduduk, kerja-kerja ektra ordinary adalah keharusan, untuk menyelasaikan trilema sekaligus.Â
Artinya, jika dipandang dari segi banyaknya beban negara, Indonesia salah satu negara yang kerumitannya di masa pandemi tergolong satu banding seratus.Â
Sebab terhitung jari negara-negara yang tetap melanjutkan hatajan demokrasinya meski harus menanggung pandemi, misalnya Amerika Serikat, Korea Selatan.Â
Dengan begitu, indikator keberhasilannya pun juga berbeda dan tidak bisa di samakan dengan kapasitas Indonesia dengan seabrek persoalannya.Â
Namun indonesia akan mendulang prestasi di dunia internasional, dan akhirnya akan menjadi negara yang kuat jika menang menjalani trilema ini semua.
Dalam pelaksanaannya, kerja pemerintah untuk menangani problem kesehatan dan ekonomi, adalah dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).Â
Maka untuk Pilkada, KPU dan Bawaslu merupakan dua saudara kembar sebagai penyelenggara dan pengawas.Â
Artinya, trilema itu sudah sama-sama untuk diselesaikan persoalannya. Ini bentuk portalbel pemerintah membagi wilayah administratifnya dalam penjaringan kompleksitas.
Protokol Kesehatan (Prokes)
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana tambahan anggaran untuk Pilkada serentak 2020 sebesar Rp1,41 triliun dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan APD bagi penyelenggara maupun pemilih.Â
Ini menjadi upaya KPU dalam menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam tahapan Pilkada serentak.
