Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia: Lahan Kritis, Indonesia Miris?

Hal ini sungguh disesali karena adanya degradasi pada ekosistem mangrove ini tidak hanya menjadi penyebab dari hilangnya nilai ekonomi saja, melainkan hal yang terpenting adalah jasa lingkungan seperti stok karbon, tempat habitat satwa liar, dan sebagai tempat penghasil nutrisi bagi satwa - satwa laut akan terancam hilang. 

Terakhir, adanya gulma yang tidak terkendali mengakibatkan kerusakan pada vegetasi dan memberikan efek kerusakan pula di ekosistem padang penggembalaan sehingga kualitas dan kuantitasnya terancam mengalami penurunan. 

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan daya dukung seperti merehabilitasi lahan dan pembangunan pada areal yang belum dimanfaatkan di lahan penggembalaan. 

Sama halnya dengan fenomena kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia akan mengalami kekeringan yang cukup signifikan, namun tidak separah dengan tahun 2019.(CNN Indonesia, 2020). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BMKG, terdapat dua indikasi yang berpotensi mengalami kekeringan dengan status waspada bahkan terdapat pula yang masuk di status awas. Adapun wilayah yang akan berpotensi mengalami kekeringan dengan status waspada yaitu Kota Denpasar, Kab. Cianjur, Kabupaten Cirebon,Kabupaten Demak, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blitar, 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kota Surabaya, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Sementara itu, untuk wilayah dengan status kekeringan siaga yaitu Kabupaten Buleleng,Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman, Kabupaten Jepara, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Situbondo, 

Kabupaten Dompu, Kabupaten Kabupaten Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan wilayah yang memiliki potensi untuk mengalami kekeringan dengan status awas adalah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 

Oleh karena itu, BMKG berusaha untuk menghimbau baik pemerintah maupun masyarakat untuk merencanakan antisipasi dampak kekeringan yang mungkin saja cukup signifikan terutama dalam sektor pertanian karena kurangnya pasokan air untuk lahan pertanian. 

Sedangkan pada sektor lainnya yaitu sektor lingkungan, kekeringan yang signifikan ini mampu meningkatkan potensi adanya kebakaran lahan maupun hutan dan pasokan sumber air untuk kebutuhan rumah tangga juga menurun kuantitasnya. 

Melihat angka lahan yang terdegradasi  semakin tinggi dan jumlah wilayah kekeringan di Indonesia semakin meluas, tentunya ada ancaman yang akan ditimbulkan dari persoalan tersebut terhadap kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak.