Dikembangkan pula teknologi pengeringan makanan berupa "OsmoticPuffing" yang membuat ukuran tetap besar(bahkan 2kali dari pengeringan oven) tetapi memilki daya tahan yang sama.
Pemberdayaan masyarakat pun tidak hanya pada pengabdian masyarakat tetapi dikembangakan pula pada konsel kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Universitas Sriwijaya.
Peran Pemda dalam optimalisasi Dana DesaÂ
Selanjutnya,dalam paparannya Mawardi Yahya, mengangkat isu mengenai ketimpangan antara angka pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan. Sumatera selatan sangat unit, dengan tingkat pertumbuhan yang di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia, angka kemiskinan di Sumatera Selatan juga sangat tinggi.
Karena itu pemerintah provinsi Sumatera Selatan menyepakati "KOMITMEN BERSAMA" Gubernur Bersama Bupati/Walikota Se-Sumatera Selatan "MENUJU KEMISKINAN 1 DIGIT" pada tanggal 16 Januari 2019 bertempat di Hotel Santika Premiere Palembang, bersamaan dengan MUSRENBANG RPJMD Sumatera Selatan 2018 -- 2023.
Karena jika dikaji, justru kabupaten dengan sumber utama pertanian tingkat kesejahteraannya lebih tinggi dibanding kabupaten dengan dimana sumber daya alam berupa pertambangan, perkebunan dan kehutanan.
Angka pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akam memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya jika ada kesalahan pengolahnnya.
Karena itu, perovinsi sumatera selatan akan membantu kabupaten-kabupaten yang masih berkutat pada angka kemiskinan yang tinggi.
Berkaitan dengan pembangunan desa, dengan pemanfatan sumber daya lokal dengan upaya inovasi sejalan dengan misi Herman Deru -- Mawardi Yahya (HD MY) 2108-20123, dimana misi pertama adalah Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Karena itu salah satu programnya adalah padat karya dibayar, serta peningkatan infrastrutur desa dengan dana serapan sebasar 1,t per desa.
Mawardi menegaskan bahwa dana desa memeng memiliki andil besar dalam peningkatan kesejahteraan di desa, namun disadari masih perlunya perubahan scheme serta pengawasan berlapis dari inspektorat propinsi, sehingga pemperintah provinsi dapat berperan aktif dalam pengelolaan dana desa.
