3. Mengatasi ketidakpastian hukum pasca-undang-undang: Dengan melibatkan pemerintah pusat dalam tahap penyusunan Perda, perbedaan pendapat dapat diselesaikan sebelum diundangkan, mengurangi kemungkinan adanya pembatalan Perda oleh Mahkamah Agung pasca-undang-undang yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Memperkuat kontrol pemerintah pusat: Dengan melibatkan pemerintah pusat dalam proses pemberian nomor registrasi, pemerintah pusat dan gubernur provinsi dapat mengontrol isi Perda dengan menolak memberikan nomor registrasi hingga Perda diubah sesuai keinginan pemerintah pusat.
5. Menyoroti perlunya pemeriksaan yudisial yang lebih baik: Keputusan ini meningkatkan panggilan untuk Mahkamah Konstitusi mengambil alih semua kasus pemeriksaan yudisial, bukan hanya kasus pemeriksaan konstitusional, karena dipercaya memiliki standar pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan Mahkamah Agung.
6. Memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi: Keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih kuat secara hukum menjadi prasyarat penting untuk memulihkan citra dan reputasi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang memberikan penalaran yang superior dibandingkan pengadilan lain di Indonesia.
V. Harapan Masa Depan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.
1. Menjadi wadah penegakan hukum yang kuat: Masyarakat berharap MKRI tetap menjadi institusi yang kuat dalam menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional rakyat. MKRI diharapkan dapat terus menjaga independensinya dan memberikan keputusan yang adil dan objektif.
2. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan: MKRI diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penalaran dan integritas dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan penelaahan mendalam terhadap perkara-perkara yang diajukan dan memberikan pertimbangan hukum yang jelas, MKRI dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
3. Mendorong perlindungan hak-hak asasi manusia: MKRI diharapkan terus berperan aktif dalam melindungi hak-hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi. Dalam menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, MKRI diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia.
4. Berperan dalam memperkuat demokrasi: MKRI memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Diharapkan MKRI dapat melindungi hak-hak politik dan partisipasi masyarakat serta memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap pemerintah dan lembaga negara.
sumber referensi:
The Evaluation Of Independent Norm Text And Impartial Judge On The Constitutional Court Of Indonesia Nadir* and Win Yuli Wardani Faculty of Law, Madura University Indonesia
