  - Keputusan MKRI dalam pengujian undang-undang memiliki kekuatan mengikat dan dapat membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan Konstitusi.
3. Keputusan-Keputusan MKRI yang Signifikan
Salah satu contoh keputusan yang telah di buat oleh Mahkamah konstitusi Republik Indonesia yaitu:
terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 tentang pencabutan kewenangan pemerintah untuk membatalkan (executive review) peraturan daerah (Perda). Â untuk informasi lebih lanjut Pasca Pencabutan Wewenang Executive Review atas Perda
anda juga dapat melihat bagaimana keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh MKRI sejauh ini dalam halaman resmi MKRI pada lama putusan-putusan MKRI.id
III. Catatan Kritis terhadap MKRI
Meskipun memiliki peran penting dalam sistem peradilan konstitusional, MKRI tidak luput dari sorotan kritis. Bagian ini akan mengeksplorasi beberapa catatan kritis yang pernah dilontarkan terhadap MKRI, lebih spesifiknya saya akan membahas kritikan yang di lontarkan dari sebuah jurnal yang di khususkan membahas mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kasus Perda Review, The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse? | Asian Journal of Comparative Law | Cambridge Core. Dalam jurnal tersebut, terdapat beberapa poin penting terkait keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam kasus Perda Review:
- Proses Pengambilan Keputusan
- Proses pengambilan keputusan dalam kasus Perda Review Kota/Kabupaten dan Perda Review Provinsi dipertanyakan, karena tidak ada mayoritas yang jelas.
- Terdapat kehadiran Hakim Patrialis Akbar dalam panel sembilan hakim yang mendengar kasus Perda Review Kota/Kabupaten, meskipun pada saat itu ia telah di-suspend dari jabatannya karena terlibat kasus suap dalam kasus Mahkamah Konstitusi lainnya.
- Dalam kasus tersebut, hakim terbagi menjadi empat hakim mendukung dan empat hakim menentang. Namun, MKRI tidak mengakui pembagian ini dan menyajikan keputusan mayoritas sebagai keputusan MKRI, tanpa memberikan penjelasan mengenai hal ini.
- Masalah serupa muncul dalam kasus Perda Review Provinsi, di mana pengganti Patrialis Akbar, Profesor Saldi Isra, bergabung setelah MKRI selesai mendengar kasus tersebut.
- Konsekuensi
- Konsekuensi pertama adalah penghilangan mekanisme review eksekutif atau birokratik. Sebelum keputusan MKRI, pemerintah pusat dan provinsi dapat mencabut Perda yang dianggap melanggar aturan dengan menggunakan mekanisme review eksekutif. Meskipun mekanisme ini memiliki kekurangan, banyak Perda yang dianggap bermasalah berhasil dibatalkan melalui mekanisme ini.
- Konsekuensi kedua adalah memberikan otoritas eksklusif kepada Mahkamah Agung untuk mereview Perda. Namun, Mahkamah Agung tidak dirancang untuk menangani jumlah Perda yang sangat banyak, dan kualitas keputusan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus review Perda sebelumnya telah menjadi sorotan.
- Ketidakkonsistenan dan Ketidakjelasan Keputusan
- Keputusan MKRI dalam kasus Perda Review mengandung ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan.
- Salah satu kelemahan utama adalah tidak adanya ketegasan mengenai wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review terhadap Perda.
- Selain itu, keputusan-keputusan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus review Perda sebelumnya juga diragukan, terutama dalam hal ketidakkonsistenan dan kurangnya alasan hukum yang memadai.
- Ketidaklengkapannya Keputusan MKRI
- Keputusan MKRI dalam kasus Perda Review terlihat tidak lengkap, karena tidak menyentuh beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014 yang masih memungkinkan pemerintah pusat melakukan review dan pembatalan Perda.
- Ketentuan-ketentuan tersebut memungkinkan pemerintah pusat untuk menetapkan norma dan standar hukum serta membatalkan Perda yang tidak sesuai. Keputusan MKRI tidak membatalkan ketentuan-ketentuan ini.
IV. Pengaruh MKRI dalam Pembentukan Hukum di Indonesia
Meski terdapat kritik terkait putusan Perda Review, namun Dalam hal ini saya akan menyoroti poin-poin pengaruh Pentingnya Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Perda Review, yang juga di bahas dalam jurnal yang dimuat oleh University of sydney law school tersebut.
1. Mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah: Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan isi Perda sebelum diundangkan, sehingga menghindari perlunya pemeriksaan yudisial.
2. Memperkuat supervisi pemerintah pusat: Keputusan ini dapat mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dan supervisi yang lebih baik kepada pemerintah daerah dalam proses pembuatan Perda, sehingga mengurangi kemungkinan adanya Perda yang bermasalah.
