Sejak masa jabatan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia mulai menggencarkan upaya untuk memperbaiki infrastruktur tanah air. Beberapa hasilnya dapat terlihat dengan jelas, seperti adanya bendungan Bendo, sirkuit Mandalika, dan pelabuhan Patimban.
Namun, salah satu infrastruktur yang paling penting adalah infrastruktur transportasi, terutama infrastruktur transportasi publik Indonesia, seperti kereta kecepatan tinggi (high-speed rail) dan kereta mass-rapid transit (MRT).
Walaupun pengembangan transportasi publik dan infrastrukturnya merupakan sebuah prioritas bagi pemerintah Indonesia, Indonesia tetap mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan mengelola dana asing yang bisa mewujudkan proyek-proyek pengembangan transportasi tersebut.
Inefisiensi pengelolaan investasi infrastruktur transportasi di Indonesia bukanlah sesuatu yang hanya terjadi belakangan ini, namun merupakan suatu kejadian yang terus berulang setiap kali ada proyek infrastruktur yang menggunakan dana asing. Ini bisa dilihat dari konstruksi proyek MRT Jakarta, Monorel Jakarta dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan dana asing sebagai salah satu sumber modal.
Hasil dari inefisiensi ini umumnya menghasilkan variation order -- sebuah persetujuan baru untuk memodifikasi hal-hal tertentu -- yang tertuju pada dua hal: keterlambatan perampungan konstruksi dan penambahan pembiayaan atas kontraksi.
Meskipun ada banyak yang berpendapat bahwa dampak inefisiensi pengelolaan investasi hanya berujung pada penambahan biaya dan keterlambatan waktu, inefisiensi pengelolaan investasi ternyata juga menghambat proses Indonesia dalam mendapatkan modal asing.
Pengelolaan investasi yang berujung kerugian atau ketidaklanjutan suatu proyek infrastruktur dapat menakuti investor asing, walaupun kepercayaan mereka terhadap perampungan proyek-proyek di Indonesia justru diperlukan untuk mendapatkan modal pengembangan infrastruktur yang cukup.
Bagaimana Kepercayaan Investor Asing?
Banyaknya proyek transportasi yang tidak kunjung selesai telah mengekspos inefisiensi pengelolaan investasi oleh Indonesia. Khususnya dalam konteks kerja sama internasional, inefisiensi merupakan hal yang tidak ideal bagi Indonesia, terutama jika Indonesia ingin mencapai target pembangunan yang merata dan meluas.
Pemerintahan Jokowi selama dua periode terakhir memiliki fokus utama untuk menggencarkan pembangunan yang merata ke seluruh pelosok Indonesia, yang berarti memperluas konektivitas. Hal ini tentunya membutuhkan proyek transportasi dan infrastruktur yang ambisius, seperti pembangunan rel dan kereta, kapal dan infrastruktur laut, serta banyak moda transportasi lainnya.
Proyek besar perlu didukung dengan pendanaan yang ambisius pula, dan sekedar anggaran pemerintah tidak dapat menutupi kebutuhan dana untuk pembangunan transportasi Indonesia. Mengacu pada data Kementerian Perhubungan tahun 2018, APBN atau APBD hanya mampu mengakomodir 30-40 persen dari kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Maka dari itu, investasi asing menjadi salah satu sumber pendanaan yang paling krusial.
Dalam meraih investasi asing ini, Indonesia harus bisa meyakinkan investor bahwa Indonesia merupakan tempat investasi yang menguntungkan dan juga menjadi rekan kerjasama yang dapat diandalkan. Namun, inefisiensi yang selama ini masih membuntuti Indonesia justru membuat para investor meragukan peluang keuntungannya di Indonesia.
Hal ini dapat terjadi karena investasi yang tidak efisien dan berbiaya tinggi, tentunya akan menghasilkan produk yang tidak kompetitif, karena di sisi harga mereka akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara yang ICOR-nya lebih rendah. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output (BPS, 2016).
Dengan posisi ICOR sebesar 6,8, Indonesia masih tertinggal dari negara kompetitor yaitu Malaysia (5,4), India (5), Filipina (4,1) dan Vietnam (3,7). Dengan melihat efisiensi dari ICOR, tentunya investor akan memilih negara tetangga.
Kurangnya Komunikasi Antara Lembaga Pemerintah dan Lembaga Asing
Koordinasi dan komunikasi yang mapan antara badan dan lembaga berbeda merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu proyek. Namun, kedua hal tersebut belum menjadi hal-hal lumrah dalam pengelolaan investasi Indonesia.
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang selalu dibanggakan sebagai suatu tonggak pencapaian dalam kemajuan transportasi Indonesia tidak bisa dicap sebagai proyek yang pembangunannya mulus dan efisien.
Sebaliknya, proyek konstruksi MRT Jakarta sangat inefisien dalam rangka waktu dan modal. Pembangunan MRT yang sudah dimulai sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkannya sebagai proyek nasional pada tahun 2005 akhirnya selesai 14 tahun kemudian pada tahun 2019.
Dalam periode itu, terdapat akumulasi penambahan pembiayaan atas kontrak sebesar Rp4,25 triliun. Penambahan pembiayaan tersebut memaksakan PT MRT Jakarta untuk mengajukan pinjaman berkisar Rp2,56 triliun (Sabandar W., 2016). Inefisiensi komunikasi menjadi alasan dibalik inefisiensi pembangunan MRT Jakarta, karena terdapat “koordinasi antar lembaga yang sangat mahal dan sulit”, menurut Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Busi Susandi.
Inefisiensi pengelolaan investasi transportasi Indonesia yang diakibatkan oleh ketiadaan koordinasi tidak hanya memperlambat, tetapi juga bisa menghentikan proyek infrastrukturnya secara langsung. Tiang-tiang konstruksi yang terlihat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta merupakan lambang inefisiensi yang menyimbolkan mangkraknya proyek monorel Jakarta.
Permasalahan kesulitan untuk mendapatkan dana dan ketidaktaatan PT Jakarta Monorail pada pemenuhan syarat pemerintah DKI Jakarta (Wijaya, L. D., 2020) telah menyia-nyiakan nilai investasi proyek tersebut yang sekitar US $470 juta dari total dana merupakan dana investasi asing.
Belakangan ini, konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga menghadapi pembengkakan biaya senilai Rp114,24 triliun (PT KAI, 2021). Menurut Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, pembengkakan tersebut juga terjadi karena komunikasi yang kurang lancar antara lembaga-lembaga nasional dan lembaga asing, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok.
Dari masalah ini, solusi yang praktis adalah melakukan redesain sistem koordinasi antara lembaga dan stakeholder lain yang terlibat dalam proyek untuk mempermudah proses birokrasi dan komunikasi antar berbagai lembaga. Redesain sistem koordinasi juga harus bisa mengakomodasi kerjasama antara lembaga nasional dan lembaga asing dengan lebih efisien.
Dengan proses birokrasi yang lebih mudah, akan menghilangkan kejadian red tape dan akan mempercepat keputusan serta aksi-aksi berbeda dari setiap stakeholder untuk mencapai penyelesaian sebuah konstruksi proyek.
Permasalahan Logistik sebagai Fundamental Transportasi
Dalam kasus investasi transportasi, sektor logistik sebagai penunjang fungsionalnya ditemukan menjadi salah satu faktor utama dari permasalahan biaya yang membengkak. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Investasi, sekitar 17 persen dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia diserap oleh biaya logistik. Padahal, dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini di bawah 10 persen dari angka yang didapatkan di Indonesia.
Inefisiensi biaya juga tercermin dari biaya logistik Indonesia yang tertinggi di ASEAN sebesar 23,5 persen dari PDB atau setara dengan Rp3.650 triliun (Kementerian Keuangan, 2019). Menurut studi konsolidasi Pelindo I-IV, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya yakni:
Singapura (8 persen), Jepang (9 persen), Korea Selatan (9 persen), India (13 persen), Malaysia (13 persen), dan China (15 persen). Biaya logistik yang tergolong tinggi memengaruhi ICOR Indonesia tidak sebaik negara-negara kompetitor.
Ada tiga hal yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya logistik di Indonesia: infrastruktur yang belum memadai, aktivitas bongkar muat pelabuhan yang belum maksimal, dan kondisi geografis. Infrastruktur dan kegiatan bongkar muat pelabuhan memiliki keterkaitan yang erat. Pelabuhan sebagai infrastruktur yang sangat krusial memiliki problematika utama yakni disparitas performa dari banyak pelabuhan.
Hal ini berkaca pada sistem pelabuhan yang menekankan pada network, bukan hanya single port. Analogi dari sistem network adalah pelabuhan A mungkin memiliki performa baik, namun pelabuhan B kurang baik. Pelabuhan A bongkar muat hanya dalam satu hari, sedangkan pelabuhan B bongkar muat selama lima hari, sehingga overall cost dari pelabuhan A ke B tinggi.
Menurut Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Arif Suhartono (2021), strategi untuk menekan biaya logistik pelabuhan adalah dengan cara memperpendek port stay atau waktu berlabuhnya kapal di pelabuhan. Hal tersebut dikarenakan semakin lama kapal singgah di pelabuhan, semakin besar juga ongkos yang dikeluarkan, serta mengakibatkan terhambatnya aktivitas kapal lain yang akan berlabuh.
Solusi ini juga memecahkan tiga masalah utama yang saat ini dihadapi di banyak pelabuhan: kinerja yang buruk, jaringan transportasi yang tidak optimal, dan transportasi darat yang tidak efisien (Suhartono, 2021). Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut, seperti terminal, akses menuju dan dari terminal, serta fasilitas pendukung.
Selain dari infrastruktur, besaran biaya logistik juga dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Oleh karena itu, produk yang dikirim dari satu wilayah Indonesia ke wilayah lain harus melalui proses yang cukup panjang.
Proses pengiriman yang lama menjadi salah satu hambatan utama arus barang dan jasa. Menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, penyelesaian masalah ini membutuhkan inovasi di sektor logistik dan transportasi, salah satunya digitalisasi.
Dalam menjawab tantangan digitalisasi, pihak pemerintah telah menetapkan beberapa tujuan Program Penataan Ekosistem Logistik Nasional 2021-2024 di bidang pelayaran, seperti perluasan perizinan Soft System Methodology secara nasional, penerapan kolaborasi platform pergudangan, penerapan SSM pengangkut, dan masih banyak lainnya (Kementerian Perhubungan, 2021).
Program-program ini tentunya memiliki tujuan mulia untuk membenahi permasalahan logistik yang ditemukan dalam pengembangan transportasi. Namun, DPR sebagai perwakilan rakyat harus membuat mekanisme pengawasan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana dan agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.
Inefisiensi Akibat Manipulasi, Mengungkap Sisi Gelap Manajemen Perusahaan
Inefisiensi investasi sangat berkaitan erat dengan manajemen perusahaan mengingat pihak manajemen yang mengelola dana masuk untuk investasi proyek. Mereka juga yang mengatur seberapa besar ketertarikan investor untuk menanam modal ke proyek perusahaan.
Investor tertarik berinvestasi jika free cash flow perusahaan tinggi karena ini berarti perusahaan memiliki kemampuan tinggi dalam membayar dividen pada pemegang saham.
Namun, ada beberapa perusahaan yang bermaksud buruk memanfaatkan sifat investor ini dengan melakukan discretionary accruals, yang mana manajer melakukan manipulasi laba karena fleksibilitas yang ada (Dechow, 1994). Pemanfaatan peluang dalam pengelolaan nilai laba yang dilakukan manajemen perusahaan ini berdampak pada inefisiensi investasi.
Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengatakan bahwa tingkat free cash flow yang berlebihan dapat meningkatkan tingkat inefisiensi investasi perusahaan. Pengujian selanjutnya juga membuktikan bahwa inefisiensi investasi dipengaruhi secara negatif oleh interaksi free cash flow dan discretionary accruals (Perdana, 2019).
Asimetri informasi antara manajer dan investor juga menciptakan moral hazard, (Jensen dan Meckling, 1976) yang terjadi karena tindakan manajer yang tidak diawasi. Manajer akan cenderung mengeksploitasi sumber daya perusahaan dan berinvestasi secara berlebihan pada proyek-proyek yang tidak selaras atau pada proyek yang memiliki net present value negatif (Gomariz dan Ballesta, 2014).
Investasi berlebihan atau kekurangan yang terjadi akibat manajer perusahaan ini meningkatkan inefisiensi investasi.
Untuk mengatasi masalah manipulasi keuangan yang dapat menurunkan inefisiensi investasi, diperlukan adanya pengendalian internal yang kuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkan asimetri informasi antara manajer dan investor. Penekanan moral hazard juga perlu ditingkatkan dengan mengawasi ketat manajer perusahaan.
Selain itu, investor dan pembuat kebijakan juga harus memperhatikan aspek laporan keuangan secara rinci terkait pengungkapan informasi akuntansi perusahaan terutama yang berkaitan dengan tingkat free cash flow yang berlebih dan nilai earning management yang relatif kecil.
Maksimalkan Investasi, Hentikan Inefisiensi!
Maraknya perkembangan infrastruktur transportasi Indonesia justru menyorot kesulitan Indonesia dalam mendapatkan dan mengelola dana asing. Hal ini dapat menandakan sinyal buruk bagi reputasi Indonesia di dalam skema kerja sama internasional. Terjadinya inefisiensi pengelolaan investasi pada proyek-proyek bilateral akan berujung pada penambahan biaya, keterlambatan waktu, dan menurunnya dana asing.
Dana asing ini sangat krusial bagi Indonesia karena APBN atau APBD hanya mengakomodir sebagian kecil dari kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.
Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus menciptakan kredibilitas internasional dengan mengurangi inefisiensi investasi. Untuk membantu membenahi masalah ini, kajian kami telah mengidentifikasi tiga masalah utama inefisiensi investasi transportasi Indonesia, yaitu masalah komunikasi antar lembaga, logistik, dan manipulasi keuangan.
Permasalahan pertama yang kami angkat adalah komunikasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi antara badan lembaga pemerintah dan asing berdampak pada terhambatnya pembangunan MRT Jakarta dan pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Kolaborasi ekonomi secara internasional menjadi solusi praktis utama yang dapat diterapkan. Disamping itu juga diperlukan redesain sistem koordinasi yang meliputi lembaga dan mempermudah proses birokrasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan proyek transportasi, terutama saat bersangkutpautan dengan pihak internasional.
Permasalahan berikutnya adalah sektor logistik sebagai penyokong utama infrastruktur transportasi. Jika dibandingkan dengan negara-negara kompetitor, sektor logistik Indonesia mengalami pembengkakan biaya sekitar 10 persen. Besarnya biaya logistik ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu infrastruktur yang belum memadai, aktivitas bongkar muat pelabuhan yang belum maksimal, dan kondisi geografis.
Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, biaya logistik dapat ditekan dengan cara memperpendek port stay dan digitalisasi untuk inovasi sektor logistik dan transportasi.
Permasalahan terakhir yang kami angkat adalah manipulasi keuangan perusahaan. Ketidakselarasan dan manipulasi informasi terkait keuangan perusahaan dapat meningkatkan investasi terhadap perusahaan transportasi Indonesia, tetapi sebenarnya ini hanya meningkatkan inefisiensi investasi.
Pada akhirnya, Indonesia justru mengalami pengurangan dana asing. Pengendalian internal proyek transportasi perlu ditingkatkan sebagai bentuk penindaklanjutan masalah ini. Selain itu, diperlukan juga pemerhatian lebih terhadap laporan keuangan proyek transportasi.
Diulas oleh:
Unix Bryan Sadikin | Ilmu Ekonomi 2021 | Staff Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2022
Malinda Rachel Lasromauli | Ilmu Ekonomi 2021 | Staff Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2022
Gopas Teofilus Silalahi | Ilmu Ekonomi 2021 | Staff Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2022
Referensi:
Butar, S. B. (2016). Dampak Kualitas Laporan Keuangan, Regulasi Pengendalian Internal dan Keterbatasan Keuangan Terhadap Inefisiensi Investasi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 17(1). https://doi.org/10.9744/jak.17.1.57-70
Diana Wijaya, L. (2020, October 23). Lika-liku Mangkraknya Proyek Monorel Jakarta, Dihidupkan Jokowi lalu Dihentikan Ahok. Tempo. https://metro.tempo.co/read/1398772/lika-liku-mangkraknya-proyek-monorel-jakarta-dihidupkan-jokowi-lalu-dihentikan-ahok?page_num=1
Dinar Fitra Maghiszha. (2021, August 4). Biaya Logistik Mahal? Ternyata Ini Penyebabnya. IDX Channel. https://www.idxchannel.com/economics/biaya-logistik-mahal-ternyata-ini-penyebabnya
Ibrahim , S. M. (2012, February 24). TINGGINYA BIAYA LOGISTIK DI INDONESIA. Dephub.go.id. http://dephub.go.id/post/read/tingginya-biaya-logistik-di-indonesia-10694?language=id#:~:text=Tingginya%20biaya%20logistik%20di%20Indonesia%20disebabkan%20oleh%20banyak%20hal%20yang
Ibrahim , S. M. (2018, March 15). Sinergitas Dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia. Dephub.go.id. http://dephub.go.id/post/read/sinergitas-dalam-pembangunan-infrastruktur-transportasi-indonesia
Ibrahim , S. M. (2021, January 21). SISTEM DIGITALISASI PELABUHAN PERLU TERUS DIKEMBANGKAN UNTUK MENATA EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL. Dephub.go.id. http://dephub.go.id/post/read/sistem-digitalisasi-pelabuhan-perlu-terus-dikembangkan-untuk-menata-ekosistem-logistik-nasional
CNN Indonesia. (2021, September 1). Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp114 T. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210901201037-92-688556/biaya-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak-jadi-rp114-t
investindonesia.go.id. (2020). Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi. investindonesia.go.id. https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-pembangunan-infrastruktur-indonesia-untuk-investasi
Kristianus, A. (2021, January 28). Upaya Peningkatan Investasi Masih Terhalang Inefisiensi. Investor.id. https://investor.id/business/235301/upaya-peningkatan-investasi-masih-terhalang-inefisiensi
KOMPAS.com. (2022, April 8). 5 Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Halaman all. KOMPAS.com. https://money.kompas.com/read/2022/04/09/043000926/5-penyebab-biaya-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak?page=all
Grahanusa Mediatama. (2022, May 19). Asosiasi Logistik Indonesia Beberkan Penyebab Biaya Logistik Mahal di Indonesia. PT. Kontan Grahanusa Mediatama. https://newssetup.kontan.co.id/news/asosiasi-logistik-indonesia-beberkan-penyebab-biaya-logistik-mahal-di-indonesia
Perdana, D. (2019). INVESTIGASI EMPIRIS INTERAKSI FREE CASH FLOW, EARNING MANAGEMENT DAN INEFISIENSI INVESTASI. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 9(3), 343. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9772
Saputra, D. (2021, June 29). Inefisiensi Ekonomi Indonesia Masih Tinggi Dibandingkan dengan Negeri Jiran. Ekonomi.Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210629/9/1411379/inefisiensi-ekonomi-indonesia-masih-tinggi-dibandingkan-dengan-negeri-jiran
Tempo. (2016, November 16). Anggaran Proyek MRT Membengkak, Ini Sebabnya. Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/820608/anggaran-proyek-mrt-membengkak-ini-sebabnya
