Dalam meraih investasi asing ini, Indonesia harus bisa meyakinkan investor bahwa Indonesia merupakan tempat investasi yang menguntungkan dan juga menjadi rekan kerjasama yang dapat diandalkan. Namun, inefisiensi yang selama ini masih membuntuti Indonesia justru membuat para investor meragukan peluang keuntungannya di Indonesia.
Hal ini dapat terjadi karena investasi yang tidak efisien dan berbiaya tinggi, tentunya akan menghasilkan produk yang tidak kompetitif, karena di sisi harga mereka akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara yang ICOR-nya lebih rendah. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output (BPS, 2016).
Dengan posisi ICOR sebesar 6,8, Indonesia masih tertinggal dari negara kompetitor yaitu Malaysia (5,4), India (5), Filipina (4,1) dan Vietnam (3,7). Dengan melihat efisiensi dari ICOR, tentunya investor akan memilih negara tetangga.
Kurangnya Komunikasi Antara Lembaga Pemerintah dan Lembaga Asing
Koordinasi dan komunikasi yang mapan antara badan dan lembaga berbeda merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu proyek. Namun, kedua hal tersebut belum menjadi hal-hal lumrah dalam pengelolaan investasi Indonesia.
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang selalu dibanggakan sebagai suatu tonggak pencapaian dalam kemajuan transportasi Indonesia tidak bisa dicap sebagai proyek yang pembangunannya mulus dan efisien.
Sebaliknya, proyek konstruksi MRT Jakarta sangat inefisien dalam rangka waktu dan modal. Pembangunan MRT yang sudah dimulai sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkannya sebagai proyek nasional pada tahun 2005 akhirnya selesai 14 tahun kemudian pada tahun 2019.
Dalam periode itu, terdapat akumulasi penambahan pembiayaan atas kontrak sebesar Rp4,25 triliun. Penambahan pembiayaan tersebut memaksakan PT MRT Jakarta untuk mengajukan pinjaman berkisar Rp2,56 triliun (Sabandar W., 2016). Inefisiensi komunikasi menjadi alasan dibalik inefisiensi pembangunan MRT Jakarta, karena terdapat “koordinasi antar lembaga yang sangat mahal dan sulit”, menurut Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Busi Susandi.
Inefisiensi pengelolaan investasi transportasi Indonesia yang diakibatkan oleh ketiadaan koordinasi tidak hanya memperlambat, tetapi juga bisa menghentikan proyek infrastrukturnya secara langsung. Tiang-tiang konstruksi yang terlihat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta merupakan lambang inefisiensi yang menyimbolkan mangkraknya proyek monorel Jakarta.
Permasalahan kesulitan untuk mendapatkan dana dan ketidaktaatan PT Jakarta Monorail pada pemenuhan syarat pemerintah DKI Jakarta (Wijaya, L. D., 2020) telah menyia-nyiakan nilai investasi proyek tersebut yang sekitar US $470 juta dari total dana merupakan dana investasi asing.
Belakangan ini, konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga menghadapi pembengkakan biaya senilai Rp114,24 triliun (PT KAI, 2021). Menurut Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, pembengkakan tersebut juga terjadi karena komunikasi yang kurang lancar antara lembaga-lembaga nasional dan lembaga asing, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok.
