Investasi Transportasi di Indonesia: Mengungkap Inefisiensi Proyek Bilateral

Dari masalah ini, solusi yang praktis adalah melakukan redesain sistem koordinasi antara lembaga dan stakeholder lain yang terlibat dalam proyek untuk mempermudah proses birokrasi dan komunikasi antar berbagai lembaga. Redesain sistem koordinasi juga harus bisa mengakomodasi kerjasama antara lembaga nasional dan lembaga asing dengan lebih efisien. 

Dengan proses birokrasi yang lebih mudah, akan menghilangkan kejadian red tape dan akan  mempercepat keputusan serta aksi-aksi berbeda dari setiap stakeholder untuk mencapai penyelesaian sebuah konstruksi proyek.

Permasalahan Logistik sebagai Fundamental Transportasi

Dalam kasus investasi transportasi, sektor logistik sebagai penunjang fungsionalnya ditemukan menjadi salah satu faktor utama dari permasalahan biaya yang membengkak. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Investasi, sekitar 17 persen dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia diserap oleh biaya logistik. Padahal, dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini di bawah 10 persen dari angka yang didapatkan di Indonesia. 

Inefisiensi biaya juga tercermin dari biaya logistik Indonesia yang tertinggi di ASEAN sebesar 23,5 persen dari PDB atau setara dengan Rp3.650 triliun (Kementerian Keuangan, 2019). Menurut studi konsolidasi Pelindo I-IV, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya yakni: 

Singapura (8 persen), Jepang (9 persen), Korea Selatan (9 persen), India (13 persen), Malaysia (13 persen), dan China (15 persen). Biaya logistik yang tergolong tinggi memengaruhi ICOR Indonesia tidak sebaik negara-negara kompetitor.

Ada tiga hal yang sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya logistik di Indonesia: infrastruktur yang belum memadai, aktivitas bongkar muat pelabuhan yang belum maksimal, dan kondisi geografis. Infrastruktur dan kegiatan bongkar muat pelabuhan memiliki keterkaitan yang erat. Pelabuhan sebagai infrastruktur yang sangat krusial memiliki problematika utama yakni disparitas performa dari banyak pelabuhan. 

Hal ini berkaca pada sistem pelabuhan yang menekankan pada network, bukan hanya single port. Analogi dari sistem network adalah pelabuhan A mungkin memiliki performa baik, namun pelabuhan B kurang baik. Pelabuhan A bongkar muat hanya dalam satu hari, sedangkan pelabuhan B bongkar muat selama lima hari, sehingga overall cost dari pelabuhan A ke B tinggi.

Menurut Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Arif Suhartono (2021), strategi untuk menekan biaya logistik pelabuhan adalah dengan cara memperpendek port stay atau waktu berlabuhnya kapal di pelabuhan. Hal tersebut dikarenakan semakin lama kapal singgah di pelabuhan, semakin besar juga ongkos yang dikeluarkan, serta mengakibatkan terhambatnya aktivitas kapal lain yang akan berlabuh.

Solusi ini juga memecahkan tiga masalah utama yang saat ini dihadapi di banyak pelabuhan: kinerja yang buruk, jaringan transportasi yang tidak optimal, dan  transportasi darat yang tidak efisien (Suhartono, 2021). Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut, seperti terminal, akses menuju dan dari terminal, serta fasilitas pendukung. 

Selain dari infrastruktur, besaran biaya logistik juga dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Oleh karena itu, produk yang dikirim dari satu wilayah Indonesia ke wilayah lain  harus melalui proses yang cukup panjang.