Polarisasi Politik, Si Pengendali Pikiran Rakyat

Polarisasi juga tidaklah selalu tentang perbedaan ideologi. Menurut James Q. Wilson, komitmen kuat terhadap kandidat politik atau budaya tertentu yang menciptakan negasi terhadap oposisi juga merupakan bentuk polarisasi.

Polarisasi adalah ekstremitas dan jarak dari respon masyarakat yang tidak terkait dengan substantivitasnya (Paul, John, & Bethany, 1996). Pandangan ekstrem ini membentuk jurang yang lebar antarkutub dan mendorong masing-masing kelompok untuk bertarung dalam zero-sum game yang didorong oleh perilaku tribalism bawaan manusia.

Sering kali polarisasi tidak didasarkan oleh alasan rasional. Pada banyak kasus, masyarakat memilih kutub politik mana yang mereka dukung berdasarkan preferensi pribadi yang arbitrary. Polarisasi politik dikatakan kuat apabila pandangan masyarakat mengenai suatu isu terbagi secara jelas berdasarkan kelompok partisanship. 

Contoh nyatanya adalah keputusan House Intelligence Committee Amerika Serikat untuk mengadopsi laporan kasus pendakwaan Trump. Keputusan diperoleh dari 13 suara "ya" yang semuanya berasal dari Democrats dan 9 suara "tidak" yang semuanya berasal dari Republicans.

Walaupun polarisasi dan partisanship bukanlah hal yang sama, keduanya memiliki asosiasi yang erat. Animo partisan mendorong masyarakat untuk menumbuhkan perasaan ingroup yang kuat kepada kutubnya. Oleh sebab itu, aliran politik menjadi identitas yang penting pada masyarakat yang terpolarisasi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Kutub-kutub di Indonesia

Polarisasi di Indonesia sudah ada sejak masa-masa awal pemerintahan. Walaupun tidak sejelas Republicans dan Democrats di Amerika Serikat serta Conservative dan Labour di Britania Raya, Indonesia juga memiliki kutub-kutub tersendiri. 

Pada era demokrasi liberal tahun 1950---1957, partai-partai politik Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kutub. Kutub pertama merupakan kutub sekuler yang dipimpin oleh PNI dan PKI. 

Sedangkan di ujung lain ada kutub politik Islam dengan dua kelompok berbeda: Islam ortodoks dengan NU sebagai pemimpinnya dan Islam modernis di bawah pimpinan Masyumi.

Dalam perkembangannya, golongan politik kiri yang merupakan bagian dari aliran sekuler lenyap seiring dengan lahirnya Orde Baru. Orde Baru juga menandai berkembang pesatnya Golkar dengan ideologi netralnya yang berusaha meyeimbangkan paham sekuler dan agamis (Tomsa, 2008).

Walaupun polarisasi partai politik saat ini tidak sejelas dulu, profil aliran yang ada di Indonesia masihlah sama (Aspinall et al., 2018). Sederhananya, polarisasi di Indonesia memiliki dua kutub utama: sekuler dan politik Islam.