Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah meningkatnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Jika terlalu banyak kekuasaan ditarik kembali ke pusat, maka partisipasi publik bisa berkurang. Selain itu, akuntabilitas pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah juga bisa menurun. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara efisiensi administrasi dan keterlibatan masyarakat.
### Kesimpulan
Omnibus Law memang membawa sejumlah dampak positif, terutama dalam hal peningkatan investasi dan penyederhanaan regulasi. Namun, ancaman re-sentralisasi dan dampak negatif lainnya tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengimplementasikan undang-undang ini agar tidak mengorbankan otonomi daerah, hak-hak pekerja, dan kelestarian lingkungan. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan inklusif, Omnibus Law bisa memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H