Marhaenisme, ideologi yang dirumuskan oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia, berakar kuat pada perjuangan untuk keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan kemandirian bangsa. Ideologi ini bertumpu pada prinsip-prinsip kerakyatan, antikolonialisme, dan antikapitalisme yang berlebihan. Di tengah perkembangan dunia modern dan tuntutan pragmatisme dalam berpolitik dan bernegara, penting untuk menilik bagaimana Marhaenisme relevan dalam menghadapi tantangan pragmatisme.
#### **Esensi Marhaenisme**
Marhaenisme lahir dari pengamatan Soekarno terhadap kondisi rakyat kecil, yang digambarkan melalui sosok Marhaen, seorang petani yang memiliki tanah tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. Dari situ, Soekarno menyadari bahwa meskipun memiliki alat produksi, banyak rakyat Indonesia tetap terjerat dalam kemiskinan karena struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Marhaenisme mengusung semangat untuk mengubah struktur tersebut dengan menitikberatkan pada keadilan sosial, pemberdayaan rakyat, dan kedaulatan ekonomi.
#### **Pragmatisme dalam Politik dan Ekonomi**
Pragmatisme, di sisi lain, menekankan pada pendekatan yang praktis dan realistis untuk mencapai tujuan. Dalam politik dan ekonomi, pragmatisme seringkali berarti mengambil keputusan berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan hasil langsung, bahkan jika itu berarti berkompromi dengan prinsip atau ideologi tertentu. Pendekatan ini sering kali dikritik karena dapat mengorbankan nilai-nilai dasar demi keuntungan jangka pendek atau kepentingan tertentu.
#### **Pertemuan Marhaenisme dan Pragmatisme**
Dalam konteks Indonesia saat ini, pertemuan antara Marhaenisme dan pragmatisme menjadi relevan. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk memajukan ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja, seringkali dengan pendekatan pragmatis yang berfokus pada hasil cepat. Namun, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip-prinsip Marhaenisme dipertahankan atau dikompromikan.
1. **Keadilan Sosial vs. Efisiensi Ekonomi**
Marhaenisme menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai landasan pembangunan. Ini berarti memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elite. Dalam menghadapi pragmatisme ekonomi, tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang adil. Kebijakan yang terlalu fokus pada efisiensi dan pertumbuhan dapat mengabaikan kebutuhan dan hak-hak kaum marhaen, yang seharusnya menjadi prioritas utama.
2. **Pemberdayaan Rakyat vs. Investasi Asing**
Pragmatisme sering kali mendorong pemerintah untuk membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Marhaenisme menekankan pada pemberdayaan rakyat melalui penguasaan alat produksi dan kemandirian ekonomi. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa investasi asing tidak hanya menguntungkan investor tetapi juga memberdayakan rakyat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan sektor-sektor ekonomi kerakyatan adalah salah satu cara untuk menjembatani keduanya.
3. **Kedaulatan Ekonomi vs. Globalisasi**
Di era globalisasi, pragmatisme dapat mendorong keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas sebagai jalan untuk mencapai pertumbuhan. Namun, Marhaenisme mengingatkan kita pada pentingnya kedaulatan ekonomi, yaitu kemampuan bangsa untuk mengendalikan sumber daya dan kebijakan ekonominya sendiri. Keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan adalah tantangan yang harus dihadapi. Kebijakan yang memastikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kemandirian pangan adalah langkah konkret yang bisa diambil.
#### **Relevansi Marhaenisme dalam Pragmatisme Modern**
Meskipun pragmatisme menawarkan solusi cepat dan praktis, Marhaenisme memberikan landasan moral dan etika yang penting dalam pembangunan bangsa. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Marhaenisme ke dalam pendekatan pragmatisme dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
1. **Peningkatan Partisipasi Rakyat**
Kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Ini sejalan dengan semangat Marhaenisme yang memberdayakan rakyat.
2. **Pembangunan Berkelanjutan**
Pendekatan pragmatis dalam pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Marhaenisme, dengan fokusnya pada kesejahteraan jangka panjang, dapat menjadi panduan dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan.
3. **Penguatan Ekonomi Lokal**
Meskipun pragmatisme mungkin mendorong keterbukaan terhadap investasi asing, penting untuk tetap memperkuat ekonomi lokal. Program-program yang mendukung UMKM, pertanian lokal, dan industri dalam negeri dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dinikmati oleh kaum marhaen.
#### **Kesimpulan**
Marhaenisme dan pragmatisme bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi dalam pembangunan bangsa. Dalam menghadapi tantangan modern, penting untuk menemukan keseimbangan antara pragmatisme yang menawarkan solusi praktis dan Marhaenisme yang menjaga prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan rakyat. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya cepat dan efektif tetapi juga adil dan berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan amanat penderitaan rakyat yang diwariskan oleh Soekarno.
