Menggalang Persatuan untuk Menghapus Liberalisasi, Privatisasi, dan Komersialisasi Pendidikan serta Membangun Solidaritas untuk Mewujudkan Demokrasi

**Menggalang Persatuan untuk Menghapus Liberalisasi, Privatisasi, dan Komersialisasi Pendidikan Serta Membangun Solidaritas untuk Mewujudkan Demokrasi Sejati**

Pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan bangsa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kebijakan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi. Ketiga konsep ini, yang berakar dari neoliberalisme, telah membawa dampak yang cukup serius terhadap sistem pendidikan kita. Untuk mengatasi masalah ini dan mewujudkan demokrasi sejati, kita harus menggalang persatuan dan solidaritas di antara seluruh elemen masyarakat.

Liberalisasi, Privatisasi, dan Komersialisasi Pendidikan

**Liberalisasi pendidikan** mengacu pada penerapan prinsip-prinsip pasar bebas dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini cenderung mempromosikan kompetisi antar institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Namun, dalam praktiknya, liberalisasi seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial dan aksesibilitas.

**Privatisasi pendidikan** melibatkan pengalihan pengelolaan institusi pendidikan dari pemerintah ke sektor swasta. Hal ini sering dilakukan dengan dalih efisiensi dan peningkatan mutu. Namun, privatisasi telah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara sekolah-sekolah elit yang mahal dan sekolah-sekolah negeri yang kekurangan dana.

**Komersialisasi pendidikan** adalah proses di mana pendidikan diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Fenomena ini bisa dilihat dari maraknya lembaga pendidikan yang berorientasi profit, serta meningkatnya biaya pendidikan yang membebani orang tua dan siswa.

Ketiga tren ini telah menggerus esensi pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Pendidikan yang seharusnya inklusif dan merata kini menjadi barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.

Dampak Negatif Kebijakan Neoliberal dalam Pendidikan

Penerapan kebijakan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi telah berdampak buruk pada kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain:

1. **Ketimpangan Akses**: Anak-anak dari keluarga kurang mampu semakin sulit mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini memperparah ketimpangan sosial yang ada.

   

2. **Kualitas yang Tidak Merata**: Sekolah-sekolah yang dikelola swasta dengan biaya tinggi biasanya memiliki fasilitas dan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri yang kekurangan dana.

   

3. **Beban Finansial**: Biaya pendidikan yang tinggi membebani orang tua dan siswa. Banyak siswa yang harus bekerja sambil belajar atau bahkan putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.

   

4. **Komersialisasi Nilai-Nilai Pendidikan**: Fokus pada profit dan kompetisi menyebabkan penurunan kualitas nilai-nilai pendidikan yang seharusnya mengedepankan humanisme, solidaritas, dan pembangunan karakter.

Menggalang Persatuan untuk Menghapus Kebijakan Neoliberal

Untuk menghapus kebijakan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi dalam pendidikan, perlu adanya gerakan bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. **Edukasi dan Kampanye Publik**: Menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif dari kebijakan neoliberalisme dalam pendidikan melalui kampanye, seminar, dan diskusi publik. Informasi yang akurat dan komprehensif dapat membangkitkan kesadaran kolektif dan mendorong aksi nyata.

   

2. **Advokasi dan Tekanan pada Pemerintah**: Mendorong pemerintah untuk kembali mengelola pendidikan secara penuh dan memastikan aksesibilitas pendidikan bagi semua kalangan. Ini bisa dilakukan melalui advokasi, lobi politik, dan tekanan publik.

   

3. **Pembentukan Aliansi dan Koalisi**: Menggalang aliansi antara berbagai organisasi masyarakat sipil, serikat guru, dan kelompok mahasiswa untuk bergerak bersama memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan merata.

   

4. **Revitalisasi Pendidikan Negeri**: Meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan negeri agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah swasta, tanpa membebani orang tua dan siswa dengan biaya yang tinggi.

Membangun Solidaritas untuk Demokrasi Sejati

Selain menghapus kebijakan neoliberalisme dalam pendidikan, kita juga perlu membangun solidaritas untuk mewujudkan demokrasi sejati. Demokrasi yang sejati tidak hanya berarti partisipasi dalam pemilu, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan.

1. **Penguatan Partisipasi Masyarakat**: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi, musyawarah desa, dan lembaga perwakilan yang demokratis.

   

2. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat serta bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

   

3. **Pendidikan Kewarganegaraan**: Mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Penutup

Menggalang persatuan untuk menghapus liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan serta membangun solidaritas untuk mewujudkan demokrasi sejati bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan kerja sama dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, perubahan ini bukanlah hal yang mustahil. Pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas adalah hak setiap warga negara dan merupakan fondasi untuk membangun bangsa yang adil dan demokratis. Mari kita bersama-sama berjuang untuk masa depan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.