RUU Kementerian Negara perlu memastikan bahwa struktur dan fungsi kementerian tidak hanya melayani kepentingan birokrasi, tetapi juga benar-benar berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kementerian harus memiliki tujuan jelas yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian harus fokus pada pengembangan pertanian rakyat kecil, bukan hanya pada korporasi besar.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Marhaenisme menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. RUU harus mencantumkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja kementerian dan memastikan bahwa setiap kementerian bertanggung jawab atas tindakannya. Ini termasuk pelaporan rutin, audit publik, dan saluran pengaduan yang efektif.
3. **Kebijakan Ekonomi**
Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan ekonomi yang dihasilkan oleh kementerian harus memihak kepada rakyat kecil. Kementerian harus menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi atau korporasi besar. Misalnya, Kementerian Perdagangan harus memastikan bahwa kebijakan perdagangan mendukung usaha kecil dan menengah, serta petani dan nelayan lokal.
4. **Desentralisasi Kekuasaan**
Salah satu kritik terhadap birokrasi pemerintahan adalah kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang dapat mengabaikan kepentingan daerah. RUU harus mendorong desentralisasi kekuasaan sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang yang cukup untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
### Implikasi Marhaenisme dalam Pembentukan Kebijakan Kementerian
1. **Pemberdayaan Rakyat**
Setiap kementerian harus memiliki program-program yang memberdayakan rakyat, terutama kelompok-kelompok marginal. Kementerian Sosial, misalnya, harus fokus pada pemberdayaan kaum miskin dan penyandang disabilitas, bukan hanya pada pemberian bantuan sosial yang sifatnya sementara.
2. **Perlindungan Terhadap Eksploitasi**
