Desentralisasi pengelolaan BBM dapat menjadi solusi untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan efisien. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat dapat lebih memahami kebutuhan lokal dan mengelola BBM dengan lebih baik.
 Transparansi dan Pengawasan
Peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan BBM sangat penting. Ini termasuk audit berkala oleh lembaga independen dan publikasi laporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan cara ini, rakyat dapat memantau dan menilai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang seharusnya menjadi milik mereka.
 Kebijakan Harga yang Berkeadilan
Penetapan harga BBM harus memperhitungkan kemampuan ekonomi rakyat kecil. Subsidi BBM, jika diperlukan, harus dirancang dengan tepat sasaran untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
 Kesimpulan
Mengelola BBM sebagai milik rakyat, bukan milik pemerintah, adalah prinsip yang sangat sesuai dengan ajaran Islam dan ideologi Marhaenisme. Kedua kerangka pemikiran ini menekankan pentingnya keadilan, partisipasi rakyat, dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kritik terhadap pengelolaan BBM oleh pemerintah mencakup isu monopoli, ketidakadilan dalam penentuan harga, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Untuk memastikan bahwa BBM benar-benar menjadi milik rakyat, diperlukan perubahan mendasar dalam cara pengelolaan sumber daya ini, termasuk partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, desentralisasi pengelolaan, peningkatan transparansi, dan kebijakan harga yang berkeadilan.
Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari ajaran Islam dan Marhaenisme, Indonesia dapat mengelola BBM dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat, dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
