Mohon tunggu...
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA Mohon Tunggu... Mahasiswa - Ketua Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Caretaker Komisariat Universitas Terbuka
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Membaca Buku Dan Mendengarkan Musik

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

BBM Milik Rakyat, Bukan Milik Pemerintah!

5 Juni 2024   05:38 Diperbarui: 5 Juni 2024   05:38 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://bobo.grid.id/read/083143576/mengenal-asal-bahan-bakar-minyak-atau-bbm-materi-kelas-3-sd-tema-6?page=all

 Kritik terhadap Pengelolaan BBM oleh Pemerintah

 Monopoli Pemerintah dan Ketidakadilan

Sering kali, pemerintah yang memonopoli pengelolaan BBM tidak selalu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Monopoli ini bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

 Harga BBM dan Aksesibilitas

Penentuan harga BBM oleh pemerintah sering kali menjadi isu kontroversial. Kebijakan harga yang tidak tepat dapat merugikan rakyat kecil, terutama mereka yang bergantung pada BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Kebijakan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran juga sering kali menguntungkan kelompok menengah atas daripada rakyat miskin.

 Transparansi dan Akuntabilitas

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM sering kali menimbulkan masalah. Rakyat sebagai pemilik sejati sumber daya alam berhak mengetahui bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan bagaimana hasilnya digunakan.

 Alternatif Pengelolaan BBM yang Berpihak pada Rakyat

 Partisipasi Rakyat dalam Pengelolaan Sumber Daya

Kedua ajaran Islam dan Marhaenisme menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan BBM untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

 Desentralisasi Pengelolaan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun