Hukum Harus Jadi Panglima yang Mengendalikan Politik dan Ekonomi

Kedua, penerapan ideologi bangsa, Pancasila, yang tidak konsisten ke dalam aspek kehidupan bernegara (ekonomi, sosial, politik, dan budaya). Praktek ekonomi tidak Pancasilais. Lebih ke paham liberalisme-kapitalisme. Padahal sistem ekonomi Pancasila lebih dekat ke paham sosialisme. Oleh Mohammad Hatta disebut sosialisme religius, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. 

Ketiga, struktur ekonomi dan penguasaan aset masih diskriminatif dan tidak adil sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural menjadi hal krusial bangsa.

Keempat, problem suku, agama, ras, antar golongan (SARA) masih menjadi taken for granted bangsa yang berpotensi menjadi faktor potensial konflik inheren. Cara mengelola dan membuat program praksis harus memperkuat integrasi nasional.

Kelima, membangun watak masyarakat Indonesia yang unggul dalam menghadapi kompetisi global melalui jalur pendidikan dan kebudayaan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagaimana isu atau masalah tersebut disikapi atau diatasi oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini berjalan?

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah menghadapi berbagai isu dengan beragam kebijakan. Mereka telah berupaya mengatasi masalah seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, serta langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan. Namun, evaluasi terhadap keberhasilan dalam menangani setiap isu tersebut bisa bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing. Upaya pemerintah selalu menjadi subjek diskusi dan evaluasi dari berbagai pihak di masyarakat. 

Beberapa isu tadi menjadi program nawa cita. Hanya perlu dimaksimalkan dalam bentuk aksi dan pencapaiannya.

Bagaimana penilaian terhadap oposisi pemerintah saat ini? Apa kelemahannya yang paling mendasar?

Oposisi di Indonesia memiliki peran penting dalam pengawasan dan memberikan sudut pandang alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Namun, salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi oleh oposisi adalah kesulitan untuk menyatukan visi bersama yang kuat dan merangkul semua lapisan masyarakat. Selain itu, tantangan seperti perbedaan pendapat di antara anggota oposisi, kurangnya koordinasi, serta kurangnya platform yang jelas untuk mengkomunikasikan alternatif kebijakan juga dapat menjadi kendala bagi mereka.

Di DPR tidak ada kekuatan oposisi. PKS dan Partai Demokrat, meskipun tidak masuk di partai politik pendukung pemerintah, namun tidak dapat dikatakan sebagai kekuatan oposisi di parlemen. Karena, pertama, seluruh anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan. Justru di beberapa kasus parpol pendukung pemerintah mengkritik keras kebijakan pemerintah. Alasannya sebagai tanggungjawab agar clean and clear goverment. Kedua, mekanisme kontrol di parlemen bersifat tematis/komisional.

Kelemahan mendasar bagi parpol di luar pemerintahan adalah tidak solid dan tidak siatematis menjalankan fungsi pengawasan. Kekuatan oposisi bisa dibangun atas dasar kepentingan.