Hukum Harus Jadi Panglima yang Mengendalikan Politik dan Ekonomi

Di mata banyak pengamat, politik Indonesia sejak pemilu 2014 dan Pemilu 2019 mengalami polarisasi sangat tajam. Kondisi itu makin diperparah oleh Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dalam batas tertentu, polarisasi politik itu wajar, sepanjang berkompetisi untuk kemajuan Indonesia. Namun, jika polarisasi itu mengarah kompetisi yang saling merusak dan mengancam persatuan nasional, tentu itu sudah di luar batas wajar.

Sementara di sisi lain, bangsa ini tengah berhadapan dengan banyak tantangan. Mulai dari soal ketimpangan, penurunan daya beli rakyat marhaen, dan pemenuhan hak hak dasar.

TENTANG TUMBUHNYA POLARISASI PASCA-PEMILU 2014 & PEMILU 2019

Kondisi nasional tidak terlepas dari pengaruh ekonomi politik global. Pergantian kepemimpinan di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat dan Eropa, telah merubah kebijakan politik negara ke kondisi "ekstrem."

Dalam suasana itu percaturan Indonesia berada dan mempengaruhi kondisi ekonomi politik nasional. Suasana pra pemilu serentak 2024 telah terasa. Memang blok politik menjadi suatu keniscayaan. Polarisasi kekuatan politik turut mewarnai konfigurasi politik yang bersifat dinamis. Apalagi dalam politik kepartaian saat ini, seluruh pendulum perubahan selalu bermuara dari partai politik.

Masalah apa yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia?

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketimpangan sosial-ekonomi, infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah, akses pendidikan yang merata, isu lingkungan seperti deforestasi, dan masalah korupsi yang masih perlu ditangani. Selain itu, ada juga permasalahan seperti akses kesehatan yang merata, perubahan iklim, dan upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi populasi yang besar dan berkembang pesat.

Lebih Lanjut...

Problem bangsa saat ini adalah, pertama, leadership para penguasa. Dalam arti nilai kepemimpinan yang berwatak Indonesia. Yaitu seorang pemimpin yang cinta Tanah Air, pejuang, memahami nilai sosial budaya bangsa, jujur, dan amanah.

Kedua, penerapan ideologi bangsa, Pancasila, yang tidak konsisten ke dalam aspek kehidupan bernegara (ekonomi, sosial, politik, dan budaya). Praktek ekonomi tidak Pancasilais. Lebih ke paham liberalisme-kapitalisme. Padahal sistem ekonomi Pancasila lebih dekat ke paham sosialisme. Oleh Mohammad Hatta disebut sosialisme religius, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. 

Ketiga, struktur ekonomi dan penguasaan aset masih diskriminatif dan tidak adil sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural menjadi hal krusial bangsa.

Keempat, problem suku, agama, ras, antar golongan (SARA) masih menjadi taken for granted bangsa yang berpotensi menjadi faktor potensial konflik inheren. Cara mengelola dan membuat program praksis harus memperkuat integrasi nasional.

Kelima, membangun watak masyarakat Indonesia yang unggul dalam menghadapi kompetisi global melalui jalur pendidikan dan kebudayaan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagaimana isu atau masalah tersebut disikapi atau diatasi oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini berjalan?

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah menghadapi berbagai isu dengan beragam kebijakan. Mereka telah berupaya mengatasi masalah seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, serta langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan. Namun, evaluasi terhadap keberhasilan dalam menangani setiap isu tersebut bisa bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing. Upaya pemerintah selalu menjadi subjek diskusi dan evaluasi dari berbagai pihak di masyarakat. 

Beberapa isu tadi menjadi program nawa cita. Hanya perlu dimaksimalkan dalam bentuk aksi dan pencapaiannya.

Bagaimana penilaian terhadap oposisi pemerintah saat ini? Apa kelemahannya yang paling mendasar?

Oposisi di Indonesia memiliki peran penting dalam pengawasan dan memberikan sudut pandang alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Namun, salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi oleh oposisi adalah kesulitan untuk menyatukan visi bersama yang kuat dan merangkul semua lapisan masyarakat. Selain itu, tantangan seperti perbedaan pendapat di antara anggota oposisi, kurangnya koordinasi, serta kurangnya platform yang jelas untuk mengkomunikasikan alternatif kebijakan juga dapat menjadi kendala bagi mereka.

Di DPR tidak ada kekuatan oposisi. PKS dan Partai Demokrat, meskipun tidak masuk di partai politik pendukung pemerintah, namun tidak dapat dikatakan sebagai kekuatan oposisi di parlemen. Karena, pertama, seluruh anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan. Justru di beberapa kasus parpol pendukung pemerintah mengkritik keras kebijakan pemerintah. Alasannya sebagai tanggungjawab agar clean and clear goverment. Kedua, mekanisme kontrol di parlemen bersifat tematis/komisional.

Kelemahan mendasar bagi parpol di luar pemerintahan adalah tidak solid dan tidak siatematis menjalankan fungsi pengawasan. Kekuatan oposisi bisa dibangun atas dasar kepentingan.

Apakah konsensus sebagai sebuah bangsa dapat dicapai oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada sekarang? Apa saja syaratnya?

Mencapai konsensus sebagai sebuah bangsa di Indonesia bisa menjadi tantangan, terutama dengan keberagaman politik, budaya, dan sosial yang ada. Namun, syarat-syarat yang dapat membantu mencapai konsensus antara kekuatan politik termasuk dialog terbuka dan konstruktif, mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partikular, serta kemauan untuk mencari solusi kompromi yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, kepercayaan dan komitmen untuk membangun persatuan serta toleransi terhadap perbedaan pendapat juga sangat penting. 

Lebih lanjut...

Syaratnya, pertama, sikap wisdom, berbesar hati dan penuh kearifan oleh pimpinan parpol adalah kunci utama membangun komitmen kebangsaan. Hukum harus sebagai panglima yang mengendalikan politik dan ekonomi. Artinya proses ekonomi, politik, dan kebangsaan harus berjalan di atas rel hukum. Hukum harus adil. Jika hukum dibawah ketiak politik atau ekonomi, maka jalan terjal demokrasi akan kita lalui tanpa ujung.

Apa harapan untuk bangsa Indonesia ke depan?

Harapan untuk Indonesia ke depan termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur yang mendukung seluruh wilayah, penanganan isu lingkungan dengan keberlanjutan, pengurangan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi. Selain itu, memperkuat kerukunan antar-etnis, agama, serta membangun tatanan politik yang stabil dan demokratis juga menjadi harapan penting bagi masa depan bangsa Indonesia. 

Indonesia harus menjadi bangsa bermartabat, kuat, dan mampu membangun peradabannya yang unggul. Rakyat Indonesia adalah manusia unggul. Makanya perlu pengembangan watak dan kepribadian Indonesia sesuai dengan Trisakti Sukarno