- **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:** Mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.
- **Pembinaan Kemandirian:** Memperkuat pemahaman tentang kemandirian dan pentingnya berkontribusi bagi masyarakat, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.
### 4. Peran Pemimpin dan Pembentukan Karakter:
- **Pemimpin Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme:** Memiliki pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme dalam kepemimpinannya.
- **Pembinaan Karakter Masyarakat:** Mendorong pembinaan karakter yang kuat dan kesadaran akan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.
### 5. Dialog, Keselarasan, dan Perdamaian:
- **Keselarasan Nasional:** Membangun dialog dan keselarasan di antara berbagai kelompok masyarakat, agama, budaya, dan etnis untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme.
Pemenangan Pancasila dan Marhaenisme bukanlah hanya upaya untuk memahami nilai-nilainya, tetapi juga menerapkannya dalam praktik sehari-hari untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bersatu. Hal ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemimpin, pendidik, dan seluruh masyarakat Indonesia.
Pancasila dapat dimenangkan setidaknya dengan dua syarat. Pertama, harus ada konsensus nasional tentang persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang dan menemukan peta jalan penyelesaiannya. Kedua, dalam menentukan peta jalan tersebut harus dibuat indikator sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah benar-benar dilaksanakan.
Dalam pandangan kami, yang menjadi tolak ukur dalam kerja pemenangan Pancasila adalah kesejahteraan sosial, karena hal itulah yang menjadi salah satu tujuan kemerdekaan. Jalan liberalisasi ekonomi secara ugal-ugalan seperti sekarang tidak akan mungkin mencapai tujuan tersebut. Harus ada jalan alternatif yang berani ditempuh meskipun dengan resiko ada penentangan dari kalangan korporasi atau konglomerat yang merasa dirugikan.
Misalnya dalam reforma agraria, pemerintah harus berani membatasi kepemilikan lahan oleh korporasi dan mendistribusikannya secara kolektif kepada rakyat banyak. Â Harus ada perombakan besar-besaran di seluruh perundang-undangan kita yang sudah banyak mengalami liberalisasi. Inisiatifnya jelas harus dari pemerintah dan kemudian dengan koalisi partai pendukungnya dapat memenangkannya di legislatif.Â
