Kita Harus Mengubah Paradigma Ekonomi Nasional

Pertama, buat kebijakan ekonomi baru yang landasannya Trisakti, bukan Omnibus Law yang teknokratis-neoliberal. Itu artinya apa? Paradigmanya dirubah, yaitu ekonomi berdikari, ekonomi kerakyatan. Timbangannya dibalik. Sediakan modal, insentif, fasilitas dan berbagai kemudahan untuk ekonomi rakyat bekerja. Sektor perbankan diubah untuk melayani ekonomi rakyat miskin. Industri rakyat jelata dibangun secara merata. Pertanian, lakukan reforma agraria segera, sehingga tanah berdayaguna untuk ekonomi petani dan keluarga petani punya sumberdaya cukup untuk masuk ke diferensiasi sektor pertanian modern. Industri pertanian dimajukan, perbankan melayani pertanian. Pembangunan maritim yang sekarang sudah dimulai, juga diadakan reforma maritim, supaya ekonomi rakyat nelayan menjadi modern dan meningkat kapabilitasnya.

Kedua, Industrialisasi dilakukan secara serius, mendalam dan kontekstual sesuai kekuatan geografis Indonesia. Harus ada kebijakan industrial yang terpilih, tidak semua mau diindustrialisasikan, tapi yang sesuai kekuatan rielnya dan strategisnya. Misalnya industri pertanian, industri maritim, industri pertahanan, industri teknologi maju, seperti nano-teknologi.

Ketiga, pendidikan diutamakan dan harus secepatnya menghasilkan angkatan kerja modern dan berkualitas. Strategi kebudayaan ke arah kepribadian nasional, character building dan budaya maritim.

Itu tiga yang utama. Lain-lainnya masih banyak, karena Indonesia adalah ekonomi yang kompleks dan besar. Tetapi asalkan garisnya sudah jelas, yaitu Trisakti, maka semuanya akan mengikuti dan menjadi lebih sederhana. Tidak sulit amat koq sebenarnya. Tinggal banting stir, tinggalkan liberalisme ekonomi, jalankan ekonomi berdikari.

Untuk pengetahuan saja, semua Negara yang sekarang maju dan modern, itu karena menjalankan ekonomi berdikari. Lihat saja AS, Jepang, Rusia ataupun Tiongkok, dasarnya sama, ekonomi berdikari.

- Apa peran yang bisa diambil oleh gerakan-gerakan rakyat miskin dalam mengawal dan mengontrol janji kampanye Jokowi-Amin untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno?

* Gerakan-gerakan rakyat miskin dapat mengambil peran aktif dengan melakukan pemantauan, partisipasi dalam forum diskusi, dan menyuarakan aspirasi mereka terkait janji kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka dapat terorganisir untuk mengadakan dialog dengan pemerintah, memberikan masukan konstruktif, dan secara terbuka meminta pertanggungjawaban terhadap program-program Trisakti Bung Karno. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi tentang isu-isu ekonomi dan kebijakan publik juga penting untuk memastikan partisipasi yang efektif.

Gerakan rakyat bagian dari perubahan itu, membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari. Ekonomi kerakyatan itu bukan yang kecil-kecil, remeh-remeh, tradisional. Salah itu. Ekonomi kerakyatan itu bisa sangat modern, karena sekarang ekonominya sudah jaringan. Asalkan pemerintah memfasilitasi infrastrukturnya, segalanya, maka ekonomi jaringan dari keseluruhan ekonomi pertanian-maritim-industri itu jadi integrated dan saling terkait. Sekarang kan semua sudah masuk IT, termasuk ekonomi rakyat marhaen harus pakai IT. Justru multiplier effect dari ekonomi rakyat banyak lebih besar ketimbang ekonomi perusahaan besar yang egois dan predatory. Trisakti sekarang harus dibuat kerangka ekonomi baru yang sesuai zaman sekarang, kecanggihan teknologi IT dan industri bereknologi tinggi. Hal-hal yang pionir kan bisa dikerjakan BUMN dan perusahaan swasta yang sesuai garis Trisakti. Justru paradigma ekonomi baru yang berjaringan dan high-tech lebih cocok dikerjakan ekonomi rakyat jelata yang dimodernisasi dan ditingkatkan kapasitasnya.

Gerakan sosial sangat diperlukan dalam menjalankan agenda Revolusi Mental, karena ini yang mampu mengubah timbangan kekuasaan yang dijalankan pemerintah yang hendak menyingkirkan mafia-mafia oligarki. Justru seharusnya pemerintah Jokowi terus mendorong gerakan sosial seperti dari kelompok-kelompok relawan untuk mempermudah pemerintah menjalankan agenda Nawa Citanya. Masalah saat ini kan masih banyak di dalam pemerintahan sendiri yang juga Kabir dan bagian dari oligarki Orde Baru. Ini hambatan utamanya, dan ini agenda politik yang sebenarnya.