Namun, kompleksitas persoalan ekonomi mendasar membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah. Melibatkan berbagai pihak seperti sektor swasta, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait adalah kunci untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berusaha untuk mengimplementasikan agenda-agenda pembangunan, pencapaian tujuan tersebut memerlukan upaya yang terus-menerus dan dukungan dari berbagai pihak.
Ini adalah pemerintahan pertama yang kembali memakai Trisakti sebagai landasan kerja. Saya berharap ini adalah pemerintahan transisi ke arah ekonomi berdikari yang sesungguhnya. Pesan-pesan Jokowi dan slogannya kan sudah kesana: kembali ke kekuatan maritim, penguatan dari pinggiran, mengutamakan sektor produktif bukan konsumtif dan lainnya. Cuma ini masih permulaan saja.
Jokowi harus mengganti menteri-menterinya yang tidak compatible dengan Trisakti Sukarno dan Nawa Citanya.Â
Sekarang sedang bersih-bersih menyingkirkan mafia-mafia Kabir (oligarki Orde Baru), tapi yang membersihkan juga Kabir, kan jadi sama saja. Harus dibersihkan semuanya. Cara yang mudah, Jokowi harus segera angkat menteri-menteri baru yang Trisakti-minded. Ganti semua yang hanya merupakan sumber masalah.
- Tentang rencana Presiden Jokowi membawa Indonesia masuk ke dalam Trans Pasific Partnertship (TPP) atau Ikut Aliansi Kemitraan Strategis Lainnya, Apakah ini tidak bertolak belakang dengan visi membangun Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya?
*Â Keputusan untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) atau ikut serta dalam kemitraan ekonomi strategis lainnya memang memunculkan berbagai pandangan. Sebagian orang mengkhawatirkan bahwa hal itu bisa mengurangi kedaulatan ekonomi Indonesia atau mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam negeri.
Namun, setiap keputusan terkait kemitraan ekonomi harus dievaluasi dengan cermat, mempertimbangkan manfaat serta potensi risiko bagi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Sementara bergabung dengan kemitraan semacam TPP bisa membuka peluang akses pasar yang lebih besar, juga bisa membawa dampak terhadap regulasi, kebijakan ekonomi, dan kedaulatan dalam pengambilan keputusan.
Visi membangun Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya harus tetap dijaga dalam setiap kebijakan yang diambil. Evaluasi yang cermat terhadap manfaat jangka panjang dan konsekuensi dari kemitraan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tetap sesuai dengan visi tersebut.
Kita Jangan Mau Didikte Neo-Kolonialisme Lagi untuk kedua kalinya.Â
- Apa pekerjaan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas pemerintahan Jokowi untuk secara bertahap menyelesaikan persoalan mendasar ekonomi Indonesia?
* Beberapa hal yang mendesak untuk diperhatikan termasuk peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.Â
