Mohon tunggu...
Kang Jenggot
Kang Jenggot Mohon Tunggu... Administrasi - Karyawan swasta

Hanya orang sangat biasa saja. Karyawan biasa, tinggal di Depok, Jawa Barat

Selanjutnya

Tutup

Sosok Pilihan

Kata Ketua Seknas Prabowo: Sudah Saatnya Kepala Negara Diganti

19 Februari 2019   22:15 Diperbarui: 19 Februari 2019   22:57 128
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

"Komponen utama yang menurunkan daya beli yaitu tarif listrik yang semakin naik," ujarnya.

Kemudian Hanafi menyinggung soal data pemerintah. Katanya, tidak semua data pemerintah itu menampilkan fakta. Bahan ada ekonom yang mengatakan kalau ada kantor statistik hendak menyampaikan data soal kemiskinan, maka beras untuk rakyat miskin dibagi dulu. Baru setelah itu dilakukan survei. 

"Kalau sudah begitu merasa miskin enggak? Jadi data itu sangat mungkin dimanipulasi untuk kepentingan elektroal lantas dianggap sebagai fakta. Itulah kenapa, mau banyak-banyakan data yang disampaikan pemerintah, tapi kalau rakyat tidak merasa nyambung datanya, percuma," katanya.

Hanafi menambahkan,  kalau ada gerakan masyarakat yang sudah gerah dengan ekonomi dan hukum, kemudian menggumpal sebagai kekuatan alternatif untuk mendorong pemerintahan yang baru, maka ini menjadi hal yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Tapi sebagian orang yang merasa risih lantas melakukan label terhadap gerakan ini. 

"Sekadar melabel bahwa orang-orang kita melakukan politisasi agama. Kalau ini caranya, mereka yang lakukan politisasi agama. Mereka risih kalau ada penggumpalan kekuatan yang akan mengganggu mereka. Ini yang mesti dicermati," ujarnya.

Jadi kata Hanafi, ada ketidaknyambungan, dimana masyarakat  sudah gerah dengan kondisi ekonomi yang kian sulit, serta tak percaya dengan data. Tak hanya itu,   hukum yang ditegakkan dengan adil tak hadir. Semua dikapitalisasi demi  kepentingan elektoral oleh kubu rival Prabowo.

 "Padahal ini tak ada urusannya dengan kepentingan elektroal. Kita ingin hukum tegak, adil, sejahterakan bangsa ini, bukan bangsa lain," katanya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun