Mengkritisi Ambisi Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi

Mundurnya poryek tersebut, lanjut Marwan, karena  Pertamina tidak punya dana cukup untuk membangun kilang. Sebab ada kebijakan pemerintah yang memaksa Pertamina menanggung subsidi BBM. Dulu di zaman SBY, dana itu ditanggung APBN. Sekarang  di era Presiden Jokowi,  pertamina yang dipaksa menanggung beban subsidi.. Akibatnya tahun 2017,  Pertamina harus menangung beban subsidi BBM dan solar sekitar 20 triliun.

" Dengan kondisi rugi seperti ini, Pertamina sengaja mengulur-ulur waktu. Tertundanya ini bagi ketahanan energi sudah kita alami. Dengan kilang tidak terbangun. Impor BBM tetap tinggi. Devisa yang keluar terus meningkat. Nilai tukar rupiah jadi terus merosot," katanya.

Dampaknya kata Marwan,  kebijakan penugasan untuk mmbuat harga BBM tidak naik, menyebabkan BUMN menderita. Akibatnya, Indonesia akan terus tergantung impor dari Singapura. Dan, pemerintah juga seperti  membiarkan bisnis Pertamina digerogoti konglomerat melalui program SPBU mini. Kerjasama dengan Exon,  rencananya sampai 10 ribu SPBU mini. Kondisi Pertamina sekarang,  sudah dipaksa menanggung subsidi, bisnisnya pun digerogoti.

" Jangan dikira harga BBM murah lalu pemerintah tidak peduli dengan subsidi yang ditanggung APBN, unjungnya kita tergantung pada asing. Lambat laun nilai rupiah turun. Karena itu kita ingatkan sekarang tolong kebijakan populis dihentikan," ujar Marwan.

Marwan juga menyoroti soal penugasan BUMN. Kalau memang pembagunan infrastruktur itu penugasan, harusnya ada tanggungan pemerintah secara finansial. Dengan catatan, karena itu menjadi beban BUMN. Misal PSO itu kalau diperintahkan pemerintah kepada BUMN, dampak keuangannya, pemerintah harus ikut menanggung.

" Kita ingin menyadarkan kepada publik. Sekarang mungkin tidak terlalu fatal. Kilang tidak terbangun. Kalau sekarang belum dimulai, siap-siap kita akan impor ke Singapura. Proyeksi kilang di Singapura ada 3, ada Exon, Shell. Singapura punya kilang sendiri. Saya yakin ada mafia-mafia maupun pejabat sangat berkepentingan untuk menghambat pembangunan kilang," ujar Marwan.