Pemerintah AS Waspada Terhadap Serbuan Mobil China, Bagaimana Indonesia?

Pernah ada suatu masa ketika barang yang memiliki label "Made In China" maka barang tersebut dianggap akan cepat rusak atau tidak awet pemakaiannya. Bahkan, pelabelan "China" juga sering digunakan untuk menggambarkan barang KW, kualitas rendah, atau yang menyerupai bentuk originalnya.

Namun, citra negatif itu kini sudah mulai sirna dengan kemunculan berbagai jenama mobil seperti Wuling, DFSK, Chery, MG (merek kelahiran Inggris yang diakuisisi perusahaan China---SAIC Motor), BYD, Great Wall Motor (Haval, Tank, dan Ora), Jetour, dan BAIC.

Perbaikan citra tersebut tentu bukanlah omong kosong semata. Perusahaan industri otomotif Jepang, Eropa, Korea, hingga Amerika, sering kali dibuat geleng-geleng kepala dengan kualitas, fitur, dan harga jual mobil yang ditawarkan pada konsumen.

Kemenangan China dalam menjual mobil listrik ini adalah upaya kerja keras berbagai pihak sehingga membuat kompetitornya keteteran, terutama dalam teknologi baterai dan produksinya yang efisien (seperti mudahnya pembuatan pabrik mobil listrik). Di balik semua itu, dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga perbankan China, juga tak boleh dianggap sepele.

Kerja sama negara dan perusahaan otomotif inilah yang membuat pemerintah AS pusing karena belum menemukan cara yang jitu bersaing dengan China. Langkah tercepatnya adalah mengenakan bea masuk impor tinggi.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan kenaikan tarif sebesar 100 persen bertujuan untuk melindungi produsen AS dari praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan China. Bahkan, Gedung Putih menuding, piranti lunak yang terdapat di kendaraan mobil listrik China dapat membahayakan keamanan nasional dan warga AS. Diksi yang digunakan adalah spionase dan sabotase.

Indonesia Menjadi (Target) Pasar yang Signifikan

Di sela-sela kunjungannya di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Presiden Joko Widodo dan pelaku industri meyakini bahwa masa depan otomotif Indonesia adalah kendaraan terelektrifikasi.

"Ya, memang masa depan otomotif Indonesia itu di mobil listrik. Karena kita memiliki bahan baku nikel dan yang lainnya," katanya.

Bahkan untuk meningkatkan investasi, populasi, dan perkembangan industri kendaraan listrik, pemerintah akan memberikan insentif seperti pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar harga kendaraan listrik bisa lebih terjangkau. Tentu dengan harapan Indonesia mampu bersaing dengan  negara-negara lain terkait industri kendaraan listrik.

Selain itu, ekosistem industri kendaraan listrik juga didukung dengan insentif khusus berdasarkan besaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Hal ini berguna agar tetap ada unsur kandungan lokal dari tiap produksi kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Ke depannya, insentif akan fokus pada perhitungan seberapa besar kandungan lokal untuk pengembangan baterai.

Meski sikap Indonesia dan AS berbeda dalam menghadapi serbuan mobil listrik China, apakah sikap merangkul investor asing di sektor otomotif adalah langkah yang tepat melindungi ekosistem industri otomotif lokal?

Mungkin inilah satu-satunya jalan, yaitu menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan otomotif global terutama menyangkut dalam hal teknologi, pengetahuan, dan pengalaman.

Pada akhirnya, seperti yang dimimpikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ir. Herling Laoh (yang menjabat pada era Presiden Soekarno) dengan mendirikan NV Indonesia Service Company (ISC),  dengan harapan agar masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dari para pedagang asing tetapi menjadi pemain utama di sektor otomotif.

Lantas, apakah mimpi kendaraan listrik dengan label "100 % Made In Indonesia" bisa terwujud?