Dengan kata lain, menegaskan bahwa “para diplomat akhirnya harus turun tangan karena dunia maya menjadi domain diplomasi. Bukan diplomat yang menjadikan dunia maya sebagai isu kebijakan luar negeri, itu sudah menjadi satu” (Barrinha & Renard, 2017).
Maka dari itu, persoalan dari solusi konflik siber AS dan China ini dapat diselesaikan melalui diplomasi siber (cyber diplomacy). Terdapat dua kubu dalam memahami penggunaan siber ini, seperti negara China dan negara berkembang lainnya dalam penggunaan siber itu dibatasi, sedangkan negara-negara barat seperti AS ingin penggunaan siber itu bebas.
Salah satu diantara kedua kubu ini tidak bisa mengalah, semua kepentingan ini harus dicapai dan terpenuhi. Agar tidak terjadinya bentrok atau konflik kedua kubu tersebut, maka disini hadirlah diplomasi siber (cyber diplomacy) untuk membangun sebuah kebiasaan atau norma dalam penggunaan dunia siber.
Melalui diplomasi siber (cyber diplomacy) ini, memungkinkan AS dan China untuk bisa saling bernegosiasi untuk membangun regulasi yang berkaitan dengan dunia siber agar menumbuhkan rasa stabilitas keamanan dalam dunia siber secara global. AS dan China memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing dalam membangun regulasi siber sebagai dasar normatif dalam tata kelola dunia siber, hal ini dimaksudkan guna membatasi tindakan tiap aktor internasional atas norma-norma yang efektif.
Tentu ini dibuat untuk membatasi terjadinya serangan siber, baik berupa pencurian data, serangan melalui malware, hingga spionase. Untuk menciptakan dan mengatur berbagai norma yang berkaitan dengan dunia siber, kedua negara tesebut dipromosikan melalui negosiasi dan diplomasi dengan menggunakan soft power. Hal ini tidak hanya mencapai kepentingan kedua negara, tetapi juga mewujudkan keamanan dan stabilitas (Geng, 2018).
Dalam hal ini, permasalahan dunia maya mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama untuk memastikan keamanan dan kemakmuran dunia maya mereka (yang dirusak oleh kejahatan siber dan spionase ekonomi siber). Sejumlah perjanjian siber bilateral, seperti yang dibuat antara AS dan China ini, memang telah dibuat untuk melakukan hal itu.
Diplomasi siber (cyber diplomacy) bukan hanya kebutuhan tetapi juga peluang. Secara keseluruhan, struktur diplomasi siber (cyber diplomacy) akan menebal dengan cepat, karena masalah siber menjadi lebih penting bagi prioritas kebijakan luar negeri kekuatan global. Diplomasi siber (cyber diplomacy) mesti bekerja keras dalam hal pembangunan norma-norma dan koordinasi mekanisme untuk mengurangi rasa saling curiga antar kedua negara tersebut(Monahan, 2021).
Di luar prioritas politik, kita memerlukan landasan strategis untuk kerja sama internasional agar dapat lebih efektif menanggapi aktivitas siber jahat yang dilakukan terhadap industri dalam negeri dan mengurangi insentif pelaku jahat dari upaya di masa depan. Lebih jauh lagi, setiap negara harus lebih baik menggunakan mekanisme diplomatik untuk memerangi visi otoriter untuk internet dan mempromosikan internet yang terbuka, dapat dioperasikan, serta aman di panggung internasional.
Ini adalah langkah penting dalam membangun fondasi untuk pencegahan berlapis di dunia maya dan membebankan biaya nyata bagi para pelaku dunia maya serta negara-negara yang dimungkinkan mereka, sehingga dapat melindungi industri dan infrastruktur setiap negara dengan lebih baik.
BIBLIOGRAPHY
Baezner, M. (2018). Cybersecurity in Sino-American Relations. CSS Analyses in Security Policy, No. 224 , 2.
