Teori Komunikasi Politik
Komunikasi secara sederhana dapat defenisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui/ tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Menurut Thomas M. Scheiwadael dalam Mulyana (2001), mengemukakan bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak social dengan orang sekitar dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir, dan berprilaku seperti uang diinginkan.
Menurut Meriam Budardjo Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik dapat di pahami dalam prespektif Negara, kekuasaan kebijakan umum, dan pengambilan keputusan, serta alokasi atau distribusi.
Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan- pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah". Dapat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan pelaku politik untuk mencapai tujuan tertentu
Harold Laswell menyatakan bahwa dalam proses politik, kekuasaan berkaitan dengan siapa yang memperoleh kekuasaan itu, kapan mereka memperolehnya, dan bagaimana cara memperoleh kekuasaan tersebut. Karena kekuasaan bukan sesuatu yang didapat dengan mudah, maka aktor politik yang mememperoleh kekuasaan mempunya alasan yang kuat memperolehnya dan mempunyai kapasitas yang memadai untuk kekuasaan itu.
Brian McNair, guru besar jurnalisme, media, dan komunikasi di Queensland University of Technology, Brisbane,  mengungkapkan  bahwa komunikasi politik bukan semata ungkapan kata-kata secara lisan atau tertulis, melainkan juga merupakan sarana pemaknaan visual seperti pakaian yang dikenakan,  rias wajah, model rambut, ataupun  desain logo  yg membentuk  citra atau identitas politik.
Pencitraan yang awalnya identik dengan kegiatan kehumasan (public relations) dalam dunia bisnis, bergeser pada kegiatan politik, sehingga dinamika perpolitikan erat dengan istilah pencitraan. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra yang baik pada khalayak. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya dari media.
Pencitraan politik sebagaimana dikutip Firmanzah dari Dutton, yaitu suatu cara yang dilakukan anggota organisasi atau partai politik untuk menanamkan kesan terhadap partai yang ada. Bentuk pencitraan yang dilakukan dapat melalui media massa, media sosial, media tradisional, public relation, penawaran program  partai, untuk mengkonstruksi, menciptakan dan memperkuat pesan-pesan politik, Sehingga berhasil membangun opini yang baik di benak, pikiran masyarakat terhadap partai tersebut, kemudian dipilih oleh masyarakat. Adapun beberapa jenis pencitraan, yakni:
- Citraan penglihatan; yaitu pencitraan yang timbul karena adanya sarana penglihatan.
- Citraan pendengaran; yaitu pencitraan yang timbul melalui bayangan pendengaran untuk membangkitkan suasana tertentu.
- Citraan penciuman; yaitu pencitraan yang dilakukan melalui indera penciuman dengan melukiskan ide abstrak menjadi konkrit.
- Citraan rasaan; yaitu pencitraan yang timbul melalui rangsangan emosi untuk mengarahkan imajinasi seseorang seolah-olah indera pengecapnya merasakan sesuatu.
- Citraan rabaan; yaitu pencitraan yang timbul melalui rabaan sehingga seseorang dapat merasa seolah-olah tersentuh atau apapun yang melibatkan efektivitas indera kulitnya.
- Citraan gerak; yaitu pencitraan yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran lebih hidup dengan melukiskan sesuatu yang diam seakan-akan bergerak.
Strategi politik pencitraan digunakan sebagai media untuk mempublikasikan akuntabilitas politik para kontestan politik. Pencitraan tersebutlah yang semakin berkembang dan atraktif, ketika sistem pemilihan langsung dalam Pemilu 2004 dan terlihat hingga Pemilu 2009. Masa kampanye yang lebih lama dan sistem suara terbanyak, memungkinkan satu partai, baik secara institusional maupun individual untuk melakukan pencitraan politik yang lebih beragam dan menarik. Bahkan sejumlah partai memanfaatkan jasa media massa, hotline advertising, dan sebagainya untuk memuluskan pencitraannya.
Dalam politik, pencitraan sering diidentikkan sebagai kegiatan pamer, menonjolkan individu maupun menonjolkan partai dengan mengedepankan ideologi, visi misi, program partai, dan berbagai macam perubahan hingga simbol-simbol tertentu yang dimungkinkan dapat mengubah opini masyarakat terhadap satu partai. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun melalui media politik. Citra politik merupakan salah satu efek dari komunikasi politik dalam paradigma atau perspektif mekanistis, yang pada umumnya dipahami sebagai kesan yang melekat dibenak individu atau kelompok. Citra politik juga berkaitan dengan pembentukan opini publik, karena pada dasarnya opini publik terbangun melalui citra politik. Pencitraan politik intinya adalah ingin membuat publik terpesona, kagum, rasa ingin tahu dan menarik simpati. Bagi partai, pencitraan politik akan membantu partai menampakkan sisi baik dan mempopulerkan partai pada masyarakat. Kepopuleran dan citra yang baik ini akan membuat masyarakat memberikan suaranya kepada partai tersebut.
