Peraturan KPU tersebut dibuat untuk menindaklanjuti amanah UU No. 42 Tahun 2008, pasal 17 ayat 4 :
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU.
Sesuai dengan prinsip Hirarki Hukum, maka Peraturan dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang diatasnya. Sedangkan bunyi UU No. 42 Tahun 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN adalah sebagai berikut :
Pasal 6
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Kemudian selanjutnya untuk pejabat Kepala Daerah diatur sebagai berikut :
Pasal 7
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
Sampai disini, apakah anda menangkap adanya suatu perbedaan yang cukup signifikan terhadap kedua ketentuan diatas ?