Sebagai catatan, penulis adalah salah satu warga yang sekarang ini telah menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital. Gagasan dan harapan tentang ngelink/ sinkronisasi data juga merupakan hasil dari pengalaman dan pandangan penulis.
Mengubah paradigma masyarakat memang PR berat bagi pemerintah, apalagi masyarakat memiliki trust issue terhadap pemerintah dibidang teknologi informasi dan komunikasi.Â
Pada September tahun 2022 kompas.id membeberkan data fakta bocornya surat atau dokumen dari Badan Intelijen Negara dengan label rahasia. Wih, sekelas Intelijen loh ini, tapi masih tetap bocor.Â
Tapi gak masalah, justru ini harusnya menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama dan juga pemerintah agar tetap aware dengan data pribadi yang tersimpan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola data kependudukan harus memiliki tingkat pengamanan yang tinggi terhadap berbagai celah yang memungkinkan hacker mengacak-acak data yang tersimpan.Â
Yuk dukung pemerintah dengan berpartisipasi dalam proses migrasi dari KTP fisik menjadi data identitas kependudukan digital, laporkan jika ada celah, usulkan bila ada inovasi baik untuk kebaikan bersama.
Untuk Indonesia, Semoga Bermanfaat
***Junjung Widagdo***
