Perceraian karena KDRT

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mental, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.

• Alasan Memilih Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini menurut saya cocok untuk direview karena kasus seperti ini masih cukup marak di negri ini, ntah latar belakang apa yang menjadikan kasus tersebut bisa terjadi, jika di asumsikan kasus tersebut bisa terjadi karena faktor gender dan patriaki, relasi kuasa yang timpang, dan role modelling. dan dengan mereview skripsi ini kita bisa sedikit mengetahui tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memberikan Putusan Perkara cerai gugat.

• Pembahasan Skripsi

Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/Pdt.G/PA.Bgr, yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan bernagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak- haknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadapa putusan tersebut adalah dimana Majelis Hakim dalam hal ini menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu di integrasikan dengan beberapa Pasal-Pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, dan selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil- dalil Fiqh yang di kombinasikan dengan Pasal-Pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata.

Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban KDRT pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

• Rencana

Saya juga berencana ingin membahas skripsi yang mencangkup tentang pernikahan. Karena menurut saya pembahasan mengenai pernikahan relevan di sekitar kita dan sangat luas dan bagus untuk dikaji.