Jika kita cermati, peningkatan inklusi keuangan adalah alasan kuat dibalik kengototan pemerintah untuk menggantikan program rastra menjadi BPNT. Â Pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat merupakan bagian dari tujuan utama penerapan BPNT. Pemerintah berpikir, dengan berkurangnya uang yang beredar di masyarakat laju inflasi bisa lebih dikendalikan sesuai dengan yang diharapkan.
Padahal, sejatinya ketika penyaluran beras Bulog dalam rastra berjalan lancar maka kestabilan harga akan terjadi dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena beras merupakan komponen terbesar dalam mempengaruhi laju inflasi. Namun jika beras tidak tersalurkan di masyarakat maka pemerintah tidak akan bisa mengontrol harga beras di pasaran. Akibatnya malahan justru menggerek kenaikan harga yang lain tidak hanya pangan.
Sehingga semakin aneh lagi, ketika pemerintah sudah mengetahui kelemahan BPNT yang tidak mampu mengontrol harga, namun tetap saja melaksanakannya. Program BPNT bisa dikatakan adopsi dari model subsidi pangan di Amerika Serikat yang bernama food stamp. Namun keberhasilan program food stamp di Amerika didukung dengan system dan kultur masyarakat yang telah maju baik dari sisi pendapatan dan pendidikan. Selain itu dukungan penyedia, infrasturuktur seperti jalan dan teknologi IT, juga menambah keberhasilan pelaksanaan food stamp.
Bagaimana dengan Indonesia? Semuanya berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dalam penerapannya kerap menimbulkan masalah besar. Namun sampai dengan sekarang pelaksanaannya tetap dilakukan. Padahal efek domino penerapan BPNT sangatlah besar terutama terhadap stock dan kualitas beras negara yang dikelola Bulog.
Efek Domino pertama adalah terganggunya swasembada pangan. Dengan masih tingginya stock beras yang dikuasai Bulog, tentu membuat turunnya target serapan beras. Proses pengadaan untuk membeli gabah/beras petani, pasti tidak akan berjalan efektif jika dibandingkan sebelum-sebelumnya. Pertimbangannya adalah hilangya captive market sebagai tempat penyaluran hasil pengadaan dalam negeri selama ini.
Harus kita ingat, bahwa beras merupakan komoditas yang sangat rentan mengalami kerusakan. Jika disimpan dalam waktu yang lama dan mengalami kerusakan tentu kerugian akan ditanggung oleh BULOG.
Tetapi harus kita sadari bersama, Bulog hanyalah sebuah lembaga dimana ada orang-orang di dalamnya yang menggerakan lembaga ini. Artinya, ketika beras tersebut mengalami kerusakan di gudang, bukan tidak mungkin akan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. Kerusakan beras dalam jumlah besar tanpa disadari akan menciptakan trauma serta mengganggu efek psikologis pegawai Bulog. Oleh sebab itulah, pengalihan rastra menjadi BPNT akan membuat pegawai Bulog secara tidak langsung untuk berpikir berulang kali dalam menyimpan beras petani dalam jumlah besar.
Â
Dampak lanjutan yang sangat fatal dari penyerapan gabah/beras petani yang berkurang adalah kejatuhan harga gabah beras petani sendiri. Penyerapan yang berkurang di tingkat petani akan membuat para spekulan beras lebih besar memainkan perannya. Mereka akan semaunya menentukan harga gabah maupun beras dikarenakan tidak adanya pesaing dari pihak pemerintah. Peran yang sangat besar dari para mafia pangan tentu saja akan sangat sulit untuk diawasi oleh pemerintah.
Jika sudah seperti itu, anjloknya harga gabah beras pada tingkat petani sudah dapat dipastikan. Fenomena tersebut akan sulit untuk diatasi dan ini muaranya akan berimbas kepada kesejahteraan petani yang berujung kemiskinan merajalela di perdesaan.
Selanjutnya, dengan sedikitnya stock beras yang dikuasai Bulog, maka intervensi pasar untuk stabilisasi harga oleh pemerintah menjadi tidak leluasa. Harga yang tidak terkendali akan mengakibatkan aktivitas perekonomian menjadi terganggu. Dampak paling parah yang merasakan tentu masyarakat miskin yang memiliki daya beli rendah. Pada akhirnya justru akan menambah jumlah masyarakat miskin di tanah air.
