Presidensi G20 Indonesia: Perwujudan Ekonomi Inklusif Melalui Bonus Demografi

Judul artikel ini dibuat untuk mengangkat salah satu tema pada "G20 BI-Stronger Fest Article Writing Challenge" yang diselenggarakan oleh Kompasiana bersama Bank Indonesia. Tema yang penulis bahas adalah tentang "Ekonomi Iklusif bagi Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas". Dimana, ekonomi inklusif tersebut dibahas pada kajian perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai subjek penduduk produktif pada lingkup pembahasan bonus demografi.

Saat ini Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 yang sebelumnya dipegang oleh Italia. Presidensi G20 Indonesia akan berlangsung selama satu tahun, dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022. 

G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 beranggotakan 19 negara utama dan Uni Eropa yang merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global.

Presidensi G20 Indonesia mengusung semangat pulih bersama setelah terpuruk akibat pandemi covid-19. Tema yang diusung adalah "Recover Together, Recover Stronger". Tujuannya, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Baca juga: Terbitkan Buku Itu Mudah

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait bonus demografi. Dimana, dari keseluruhan keanggotaannya, hanya Indonesia dan Afrika Selatan dari negara G20 yang nikmati bonus demografi. Dibanding Afrikas Selatan, Indonesia adalah pemilik bonus demografi tertinggi. 

Lalu, apa manfaat bagi Indonesia sebagai dampak positif dari presidensi G20 tersebut, khususnya menyentuh sisi ekonomi inklusif bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas? Bagaimana kekuatan bonus demografi memberikan dampak positif bagi pemenuhan ekonomi inklusif tersebut? Berikut akan penulis uraikan.

Bonus Demografi

Jumlah dan struktur penduduk suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demogafi. 

Baca juga: Soal Penembakan Brigadir J: Begini Protap Penggunaan Senjata Api

Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang (windows of opportunity) yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menguntungkan secara ekonomi karena proporsi penduduk yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif.

Baca juga: Pemekaran Tiga Provinsi di Papua sebagai Upaya Meredam Konflik

Dilansir dari laman resmi Bappenas, pada 2030 - 2040 Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Bila ditinjau dari struktur usia, penduduk dibagi dalam tiga kelompok besar. Yaitu, kelompok usia muda (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun). 

Kelompok usia muda dan kelompok usia lanjut dianggap tidak dapat menghasilkan produksi atau usia tidak produktif, sehingga jumlah yang terlalu tinggi pada usia tidak produktif akan menghambat pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, melimpahnya jumlah penduduk pada usia produktif akan  dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Dilansir dari laman tirto.id, Menurut Sri Moertiningsih Adioetomo, Guru Besar Ekonomi Kependudukan Universitas Ekonomi, windows of opportunity merupakan puncak produktivitas, karena 44 anak atau lansia akan ditanggung 100 pekerja. Artinya, pada masa puncak bonus demografi, rasion ketergantungan diprediksi mencapai titik terendah yakni 44 orang tak produktif ditanggung 100 orang usia produktif.

Hal ini terjadi karena adanya penurunan tingkat kematian dan kesuburan suatu negara dan merupakan perubahan selanjutnya dari perubahan struktur usia dari sebuah populasi. Dengan tingkat kelahiran yang kecil setiap tahunnya, jumlah penduduk usia dibawah produktif akan tumbuh lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi penduduk produktif (usia kerja). Hal ini harus sejalan dengan jumlah penduduk usia lanjut juga harus lebih sedikit.

United Nations Population Fund memberikan kriteria bahwa negara-negara dengan peluang demografis terbesar untuk pembangunan adalah mereka yang memasuki periode dimana penduduk usia kerja memiliki kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan proporsi tanggungan muda yang lebih rendah.

Jumlah anak yang lebih sedikit per rumah tangga umumnya mengarah pada investasi yang lebih besar per anak, lebih banyak kebebasan bagi perempuan untuk memasuki angkatan kerja formal dan lebih banyak tabungan rumah tangga untuk hari tua. Ketika ini terjadi, maka hasil ekonomi nasional bisa sangat besar.

Bonus demografi menciptakan peluang yang tinggi bagi Indonesia untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pertambahan penduduk adalah salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya pertumbuhan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang selanjutnya akan menghasilkan pertambahan output atau hasil.

Dengan kata lain, apabila Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan maksimal, dan tingkat kemiskinan akan dapat berkurang dengan drastis. Oleh karenanya, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif melalui pengambilan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan melimpahnya penduduk usia produktif tersebut.

Di sisi lain, bonus demografi yang dikelola dengan tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan yang serius. Beberapa permasalahan yang dapat timbul adalah tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas.

Korelasi Bonus Demografi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Ada tiga bentuk korelasi antara bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertama, manfaat besar dari bonus demografi hanya akan didapatkan jika suatu negara memiliki SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas diperoleh dari kondisi penduduk usia kerja memiliki kesehatan yang baik. pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan proporsi tanggungan muda yang lebih rendah.

Seiring dengan hal itu, maka SDM yang berkualitas dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita suatu negara karena ada banyak kesempatan kerja yang produktif.

Kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan tingkat kesejahteraan akan meningkat pesat. 

Ketiga, peningkatan jumlah tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memeri lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun.

Ekonomi Inklusif bagi Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas melalui Bonus Demografi

Sampai tahun 2040 struktur penduduk Indonesia akan didominasi angkatan muda produktif. Berdasarkan data BPS, untuk kondisi Februari 2022 penduduk usia produktif sebesar 208,54 juta jiwa dari total penduduk 275,77 juta jiwa. Artinya, untuk pertengahan tahun 2022 jumlah penduduk usia produktif sebesar 75,62 persen dari total penduduk Indonesia.

Tingginya penduduk usia produktif berbanding lurus dengan tingkat bonus demografi yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Manfaat bonus demografi tersebut tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dikutip dari Go20 pedia, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjalankan lima strategi untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, yaitu: Pertama, peningkatan kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan dan pendidikan yang dimulai sejak anak dalam kandungan, termasuk posyandu untuk tumbuh kembang.

Kedua, pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun didukung Kartu Indonesia Pintar, BOS, revitalisasi sekolah, dan lain-lain. Ketiga, peningkatan akses lulusan menengah atas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Keempat,  membantu lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan melalui program Kartu Prakerja. Kelima, adalah memberikan perlindungan sosial,  kesehatan, keamanan dan kenyamanan mewujudkan kesejahteraa warga lanjut usia.

Pertumbuhan ekononomi inklusif dimaknai sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyakarat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (sumber link). 

Inklusifitas juga berlaku bagi kelompok yang rentan mengalami diskriminasi dan terhambatnya aksesibilitas, yaitu kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Inklusifitas dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman.

Untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan, dapat dilihat melalui indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Secara nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional Tahun 2011-2021 (sumber: bappenas.go.id)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Bappenas, secara umum IPEI secara nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021 berada pada level 6 artinya berada pada skala "memuaskan". 

Pada presidensi G20 ini, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis dan penting untuk memanfaatkan kesempataan emas tersebut. Memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif, Indonesia akan fokus pada pilar utama pada presidensi G20 2022 tersebut, yaitu: 1) arsitektur kesehatan global, 2) transisi energi berkelanjutan, dan 3) transformasi digital dan ekonomi.

Dari pelaksanaan presidensi G20 tersebut, akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, yakni:

1. pelaksanaan G20 akan menciptakan kontribusi US$ 533 juta atau sekitar Rp.7,4 triliun pada PDB Indonesia.
2. terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga Rp.1,7 triliun.
3. dari sisi pariwisata, gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta hingga 3,6 juta dan juga 600 ribu -700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus dari sektor kuliner, fesyen, dan kriya.
4. rangkaian kegiatan di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 ribu orang.
5. Presidensi G2 akan mendorong  investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini  80% investor glonal berasal dari negara-negara G20.
6. momentum menunjukkan keberhasilan reformasi struktural, antara lain dengan UU Cipta Kerja, untuk meningkatkan keperayaan investor global.
7. Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Bila perekonomian dunia membaik, maka kita menerima dampak positifnya, salah satunya ekspor yang akan tumbuh tinggi.
8. pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan kegiatan ekspor-impor yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, dan penerimaan PNPB tumbuh lebih dari 23 persen. 

Dalam presidensi G20 Indonesia akan mendiskusikan dan merumuskan suatu langkah kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis/usaha dan menciptakan inovasi bisnis yang resilien, berkelanjutan dan berkembang serta mendorong wirausaha dan UMKM sebagai salah satu instrumen kunci dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Melalui forum G20 mempersiapkan kualitas SDM guna mendorong kewirausahaan di masa depan. Kemampuan adaptasi tinggi, kompetitif, berjiwa entrepreneur, dan berkarakter sebagai prasyarat utama yang perlu dimiliki oleh generasi muda.

Dikutip dari G20 pedia, program upgrade skill anak muda yang sudah dijalankan pemerintah, yakni: gerakan nasional literasi digital, digital talent scholarship, digital leadership academy, dan program kartu prakerja.

Di sisi lain, presidensi Indonesia dalam G20 menjadi momentum besar bagi Indonesia mendorong isu terciptanya kesetaraan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam multi sektor melalui perumusan komitmen rencana aksi yang konkrit dan terukur.

Jauh sebelum pandemi covid-19 melanda dunia pada 2020 lalu, penyandang disabilitas sudah menghadapi tantangan dan hambatan yang cukup signifikan dalam mendapatkan: akses lapangan pekerjaan, informasi, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.

Keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah forum KTT G20 memberi ruang pembahasan pada semua aspek tanpa terkecuali. Salah satunya adalah isu disabilitas. Sebagai bentuk komitmen serius, Indonesia membuka layanan  Contact Center khusus disabilitas di Presidensi G20.

Pembahasan terkait perlindungan tenaga kerja pada forum G20 dilakukan melalui delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan kepemimpinan negara G20 yang menghadiri KTT. Beragam gagasan diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak krisis maupun terdampak pandemi covid-19.

Target yang hendak dicapai terckait pembahasan isu perlindungan tenaga kerja dalam forum G20 yakni membebaskan dunia dari kemiskinan dan pengangguran, serta mendukung perjuangan kaum rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, generasi muda perlu aktif mengikuti perjalanan presidensi G20 Indonesia karena membahas isu-isu strategis yang nantinya akan diratifikasi dalam bentuk kebijakan masing-masing negara anggota. 

Sejumlah topil pembahasan yang dekat dengan generasi muda, seperti perubahan iklim, ketenagakerjaan, transformasi ekonomi digital, pemberdayaan perempuan, UMKM, pariwisata, termasuk kesehatan mendapatkan tempat pembahasan dalam wujud kelompok kerja yang melibatkan pemerintah, pebisnis, hingga masyarakat.

Peran Perempuan

Sebagai wujud kehadiran negara bagi perempuan, presidensi G20 Indonesia mengusung penciptaan ruang yang setara, inklusif, adil dan berkelanjutan bagi perempuan baik dalam urusan rumah tangga, ekonomi, hingga perlindungan bagi pekerja migran perempuan. 

Sejumlah program pemerintah untuk pemberdayaan perempuan telah bergulir, seperti Progran Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan inklusi keuangan hingga pelatihan wirausaha bagi perempuan.

Pada presidensi G20, W20 adalah engagement group yang mewakili suara perempuan dalam hal kesetaraan gender di ruang publik, kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pertahanan terhadap perempuan disabilitas dan perempuan pedesaan.

Di bawah koordinasi W20, Indonesia membawa isu penting mengenai peran perempuan khususnya di masa krisis pandemi, ekonomi, dan perubahan iklim. Perempuan memiliki resiliensi tinggi untuk pulih dari pandemi.

Program pemerintah yang sudah berjalan terkait isu ini, yaitu: bantuan permodalan melalui PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), pelatihan kewirausahaan perempuan, pelatihan pemasaran digital bagi wirausaha perempuan, program BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), program keluarga harapan (PKH), dan program sembako.

Saat berdiri tahun 2015, W20 mendorong komitmen negara G20 untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25% di tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan melalui pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan melalui UMKM untuk pembangunan berkelanjutan, dengan teknologi sebaga enaber. 

Berdasarkan data yang dirilis pada laman g20.org, saat ini terdapat 41,6 juta jumlah UMKM perempuan Indonesia. Terdapat 2,4 juta pengusaha perempuan penerima KUR dengan total bantuan US$ 17,8 miliar. 

Ada 63,5 % penerima program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) khusus pengusaha perempuan mikro dan ultra mikro dengan dana US$ 1,1 miliar. Terdapat 4,53 juta UMKM milik perempuan masuk ke ekosistem digital selama pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, perubahan signifikan yang diharapkan dari perhelatan presidensi G20 Indonesia yang tengah bergulir di depan mata. Hasil gelaran tersebut benar-benar mendatangkan manfaat nyata khususnya bagi ekonomi inkulisif bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Semoga!