Nelayan Terpinggirkan, Dampak Pagar Laut Pantura terhadap Ekonomi Nelayan

Kebijakan tersebut harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi yang tangguh, sosial yang adil, dan lingkungan yang lestari.

Kedua, membuka ruang dialog dengan nelayan. Pemerintah harus melibatkan nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan pesisir.

Membuka ruang dialog dengan nelayan merupakan langkah krusial dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Pemerintah harus melibatkan nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan pesisir. 

Melalui forum-forum diskusi, workshop, dan kegiatan partisipatif lainnya, nelayan dapat menyampaikan aspirasi, pengetahuan lokal, dan pengalaman mereka secara langsung. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan mengakomodasi kebutuhan serta kondisi masyarakat nelayan. 

Lalu, keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan sumber daya laut.

Lebih lanjut, pemerintah perlu membentuk kelompok kerja atau tim khusus yang bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan nelayan. 

Kelompok kerja ini dapat terdiri dari perwakilan pemerintah, nelayan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Tugas utama kelompok kerja ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Dengan adanya kelompok kerja ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan nelayan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

Ketiga, memberikan bantuan sosial dan ekonomi kepada nelayan. Pemerintah perlu memberikan bantuan berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap teknologi perikanan yang lebih modern.

Memberikan bantuan sosial dan ekonomi kepada nelayan adalah langkah krusial dalam memulihkan kesejahteraan mereka yang terdampak pembangunan pagar laut. 

Selain modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap teknologi perikanan yang lebih modern, pemerintah juga perlu memfasilitasi akses nelayan terhadap pasar yang lebih luas.