Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis.
Pertama, perlu dilakukan reformasi sistem pemilu yang lebih komprehensif. Reformasi ini mencakup penyederhanaan sistem proporsional terbuka, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, serta peningkatan transparansi dalam pendanaan kampanye.
Kedua, partai politik perlu melakukan konsolidasi internal dan memperkuat kapasitas kadernya. Partai politik yang solid dan memiliki program yang jelas akan lebih mampu bersaing dalam kontestasi politik yang semakin kompetitif.
Ketiga, masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam mengawal jalannya demokrasi. Masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, serta mengkampanyekan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas.
Kesimpulan
Penghapusan presidential threshold merupakan langkah berani yang berpotensi membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kesiapan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi tantangan dan risiko yang menyertainya.Â
Dengan pengelolaan yang baik, penghapusan presidential threshold dapat menjadi tonggak sejarah bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H