Kesadaran bagi mereka yang mampu dan mendapat bansos itu wajib terus diperkuat agar tidak ada pihak atau orang yang berkata, "rejeki nomplok'. Artinya, orang yang mampu dan mendapat bansos tidak mau mengembalikan bantuan itu ke yang berhak dan menganggapnya sebagai rejeki. Semoga tidak ada yang seperti itu.
Kejujuran warga yang mampu dan mendapat bantuan pun diperlukan agar mau mengembalikan bansos ke mereka yang membutuhkan.Â
Pakai data lama
Bisa jadi memang pemerintah pusat maupun daerah menggunakan data lama untuk memberikan bantuan bagi si penerima. Ini menjadi soal sebenarnya. Harus ada niatan untuk memperbaiki data itu dengan yang baru.
Seharusnya, penulis beberapa kali berpendapat agar koordinasi antar Kepala Desa/Kelurahan, RT/RW pemerintah diperkuat agar mendapatkan data mutakhir.
Pastinya, setiap kepala desa/Kelurahan, RT/RW tahu siapa warganya yang miskin dan membutuhkan. Sudahlah berkoordinasi ke pihak pejabat desa atau kelurahan itu saja.Â
Semua itu agar tidak terus-terusan ditemukan pihak yang tidak berhak mendapat bansos eh ternyata terdaftar sebagai penerima bansos.
Atau jangan-jangan pemerintah kita malas mendata ulang karena keadaan sudah agak mepet?. Tak mungkin lagi melakukan pendataan baru di tengah kebutuhan yang mendesak?. Bisa jadi.
Tetapi, jangan juga dipertahankan hal tersebut, karena itu bukanlah contoh kebaikan dan tidak patut ditiru. Perlu juga pemerintah kasih contoh sistem pendataan dan keseriusan kepada rakyatnya.
Perlu juga pemerintah membuktikan diri dengan memberikan usaha keras demi kepentingan rakyat. Membuktikan diri berkorban demi kepentingan rakyat dengan sistem pendataan, administrasi yang baik, sehingga bansos tepat sasaran dan kesalahan minim. Perlu itu dicatat dan dijadikan pelajaran berharga.
Untuk pemberian bansos selanjutnya, harapnya tidak terjadi hal demikian, dimana anak DPRD terdaftar, Wakil Ketua DPRD terdaftar. Kasihan rakyat membacanya dan mengetahuinya. Semoga saja tidak terjadi lagi kesalahan sistem pendataan penerima bansos!.
