Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kacaunya Pendataan Bansos, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Masuk Data Penerima BLT

12 Mei 2020   07:29 Diperbarui: 12 Mei 2020   07:21 113
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianati ku yang tulus mencintaimu. Hehe. Maaf sekedar bergurau dengan sepatah lirik dari penyanyi Ilir7, berjudulnya "Salah apa aku".

Sepatah lirik itu untuk menerangkan bagaimana kondisi negara dan berbagai daerah yang pendataan bansosnya sangat bermasalah. Masih saja ditemukan, pihak-pihak yang tidak berhak, ternyata mendapat bansos.

Kesalahan demi kesalahan dalam pendataan bansos masih terjadi, sepertinya tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu atau evaluasi. Karena itu, penulis menyanyikan, entah apa yang merasukimu. Maksudnya, sulit melakukan perubahan dalam sistem pendataan yang berhak mendapat bansos. Apakah ada yang merasukimu, sehingga sulit mendata penerima bansos?. Itu maksud penulis.

Sudah banyak yang menjadi contoh, seperti kemarin berita anak DPRD terdaftar sebagai penerima bansos. Kali ini Wakil DPRD Trenggalek yang terdaftar sebagai penerima bansos.

Dilansir dari detik.com, 11/5/2020, nama wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi masuk dalam data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial senilai Rp. 600 ribu/bulan.

Kepala Desa Karangan Tri Rohadi, "Saya tahu itu tadi malam, saya coba teliti ternyata ada nama Doding, dia tercatat sebagai warga RT 1 RW 1  Desa Karangan".

Kacau gak pendataan penerima bansos itu? Oh, sungguh sangat kacau. Aneh bin ajaib juga. Betapa semrawutnya data itu. Alhasil, rakyat bisa kecewa. Apalagi di masa sulit ini, kekecewaan semakin bertambah ketika bansos tidak tepat sasaran.

Penulis melihat begitu teledornya sistem pendataan di pemerintah pusat dan daerah. Selalu saja ditemukan data-data bermasalah, padahal sudah banyak contoh bansos tidak tepat sasaran.

Dikembalikan ke yang berhak

Beberapa orang yang ternyata mampu, mendapat bansos mengembalikan bantuan itu kepada yang berhak mendapatkan. Itu sesuatu yang bagus. Doding pun meminta namanya dihapus dari daftar penerima bansos itu.

Memang seharusnya begitu agar tidak ada kekecewaan rakyat. Bagi yang mengembalikan bansos ke yang berhak patut diapresiasi sebagai wujud solidaritas kepada sesama yang membutuhkan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun