Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianati ku yang tulus mencintaimu. Hehe. Maaf sekedar bergurau dengan sepatah lirik dari penyanyi Ilir7, berjudulnya "Salah apa aku".
Sepatah lirik itu untuk menerangkan bagaimana kondisi negara dan berbagai daerah yang pendataan bansosnya sangat bermasalah. Masih saja ditemukan, pihak-pihak yang tidak berhak, ternyata mendapat bansos.
Kesalahan demi kesalahan dalam pendataan bansos masih terjadi, sepertinya tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu atau evaluasi. Karena itu, penulis menyanyikan, entah apa yang merasukimu. Maksudnya, sulit melakukan perubahan dalam sistem pendataan yang berhak mendapat bansos. Apakah ada yang merasukimu, sehingga sulit mendata penerima bansos?. Itu maksud penulis.
Sudah banyak yang menjadi contoh, seperti kemarin berita anak DPRD terdaftar sebagai penerima bansos. Kali ini Wakil DPRD Trenggalek yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Dilansir dari detik.com, 11/5/2020, nama wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi masuk dalam data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial senilai Rp. 600 ribu/bulan.
Kepala Desa Karangan Tri Rohadi, "Saya tahu itu tadi malam, saya coba teliti ternyata ada nama Doding, dia tercatat sebagai warga RT 1 RW 1 Â Desa Karangan".
Kacau gak pendataan penerima bansos itu? Oh, sungguh sangat kacau. Aneh bin ajaib juga. Betapa semrawutnya data itu. Alhasil, rakyat bisa kecewa. Apalagi di masa sulit ini, kekecewaan semakin bertambah ketika bansos tidak tepat sasaran.
Penulis melihat begitu teledornya sistem pendataan di pemerintah pusat dan daerah. Selalu saja ditemukan data-data bermasalah, padahal sudah banyak contoh bansos tidak tepat sasaran.
Dikembalikan ke yang berhak
Beberapa orang yang ternyata mampu, mendapat bansos mengembalikan bantuan itu kepada yang berhak mendapatkan. Itu sesuatu yang bagus. Doding pun meminta namanya dihapus dari daftar penerima bansos itu.
Memang seharusnya begitu agar tidak ada kekecewaan rakyat. Bagi yang mengembalikan bansos ke yang berhak patut diapresiasi sebagai wujud solidaritas kepada sesama yang membutuhkan.Â
Kesadaran bagi mereka yang mampu dan mendapat bansos itu wajib terus diperkuat agar tidak ada pihak atau orang yang berkata, "rejeki nomplok'. Artinya, orang yang mampu dan mendapat bansos tidak mau mengembalikan bantuan itu ke yang berhak dan menganggapnya sebagai rejeki. Semoga tidak ada yang seperti itu.
Kejujuran warga yang mampu dan mendapat bantuan pun diperlukan agar mau mengembalikan bansos ke mereka yang membutuhkan.Â
Pakai data lama
Bisa jadi memang pemerintah pusat maupun daerah menggunakan data lama untuk memberikan bantuan bagi si penerima. Ini menjadi soal sebenarnya. Harus ada niatan untuk memperbaiki data itu dengan yang baru.
Seharusnya, penulis beberapa kali berpendapat agar koordinasi antar Kepala Desa/Kelurahan, RT/RW pemerintah diperkuat agar mendapatkan data mutakhir.
Pastinya, setiap kepala desa/Kelurahan, RT/RW tahu siapa warganya yang miskin dan membutuhkan. Sudahlah berkoordinasi ke pihak pejabat desa atau kelurahan itu saja.Â
Semua itu agar tidak terus-terusan ditemukan pihak yang tidak berhak mendapat bansos eh ternyata terdaftar sebagai penerima bansos.
Atau jangan-jangan pemerintah kita malas mendata ulang karena keadaan sudah agak mepet?. Tak mungkin lagi melakukan pendataan baru di tengah kebutuhan yang mendesak?. Bisa jadi.
Tetapi, jangan juga dipertahankan hal tersebut, karena itu bukanlah contoh kebaikan dan tidak patut ditiru. Perlu juga pemerintah kasih contoh sistem pendataan dan keseriusan kepada rakyatnya.
Perlu juga pemerintah membuktikan diri dengan memberikan usaha keras demi kepentingan rakyat. Membuktikan diri berkorban demi kepentingan rakyat dengan sistem pendataan, administrasi yang baik, sehingga bansos tepat sasaran dan kesalahan minim. Perlu itu dicatat dan dijadikan pelajaran berharga.
Untuk pemberian bansos selanjutnya, harapnya tidak terjadi hal demikian, dimana anak DPRD terdaftar, Wakil Ketua DPRD terdaftar. Kasihan rakyat membacanya dan mengetahuinya. Semoga saja tidak terjadi lagi kesalahan sistem pendataan penerima bansos!.
