Ketika Anies Diminta untuk Tak Jadikan Covid-19 sebagai Panggung Politik

Sosok Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah orang pertama yang meluncurkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta. Setelah itu diikuti oleh daerah-daerah lainnya.

Langkah Anies Baswedan tersebut adalah upaya dari pemerintah DKI untuk mengurangi angka pasien positif Covid-19. Karena juga kita tahu DKI adalah daerah yang banyak warganya terpapar virus Corona.

Langkah cepat mengambil kebijakan PSBB memang baik karena langkah, gerak-gerik masyarakat dipersempit agar tidak terlalu berkontak sosial dengan masyarakat lainnya demi pencegahan penyebaran virus Corona.

Namun, langkah Anies tersebut dimaknai lain oleh seorang politikus PDIP Jhony Simanjuntak.

Dilansir dari mediaindonesia.com, 27/4/2019, Jhony Simanjuntak selaku anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta agar penyaluran bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan terus dilanjutkan.

Ia menyoroti Anies yang terlihat terburu-buru dan selalu berjargon lebih waspada dan lebih cepat dibanding pemerintah pusat. Di sisi implementasi, Anies justru berantakan.

Selanjutnya, Jhony mengatakan, "Jangan jadikan wabah ini panggung politik. Pemimpin harus berhati-hati bersikap. Lihat pemerintah pusat, selama ini, hati-hati tapi yang penting implementasinya jalan. Penyaluran bansosnya tepat".

Kurang berhasil

Dalam hal ini, sebenarnya Pak Anies Baswedan memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta untuk menghasilkan keputusan-keputusan sesuai keinginannya bersama jajarannya. 

Dengan adanya otonomi daerah, membuat semua pejabat daerah berhak mengurusi daerahnya sendiri dan melakukan berbagai kebijakan yang bersifat politis.

Pak Anies Baswedan pun sepertinya memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta saat ini menaikkan pamor atau popularitas atau elektabilitas dirinya dengan berbagai kebijakan yang menurutnya bagus. Pernyataan-pernyataan Anies yang dinilai bersifat politis itu sah-sah saja karena jabatan beliau sekarang sebagai gubernur DKI tersebut.

Tetapi, jangan keputusan politiknya, kebijakannya yang dinilai sebagai Panggung Politik tadi kurang tepat sasaran atau tidak ada manfaatnya sama sekali.

Jangan hanya karena keinginan untuk dilihat sebagai pemimpin yang bagus dan berhasil membuat banyak orang menjadi korban.

Itulah menjadi catatan saat ini. Setiap kebijakan, visi dan misi sebagai gubernur DKI Jakarta harus selaras dengan fakta di lapangan.

Kritik tajam yang mengarah kepada Pak Anies adalah sebuah koreksi agar menjadi lebih baik. Penerapan PSBB yang beliau luncurkan pun harusnya berakhir baik agar dengan sendirinya beliau dipuji dan disayang warganya.

Kalau saya pribadi, sudah pasti setiap gubernur di Indonesia akan membuat keputusan politiknya masing-masing. Akan memanfaatkan jabatannya untuk menaikkan elektabilitas atau pamornya agar bisa melenggang kembali ke periode kedua maupun ke jabatan yang lebih tinggi. Itu tidak masalah asal jangan semrawut semua kebijakannya.

PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta memang kurang berhasil. Masih ditemukan banyak pelanggaran. Masih ditemukan warga Jakarta yang nekat mudik serta penyaluran bansos yang kurang tepat sasaran dan tak terdata dengan baik.

Selanjutnya, harus pembenahan dulu. Jangan juga keputusan politik membuat segala niat baik jadi rusak seketika.