Peraturan yang sama kemudian menuangkan secara tegas dalam pasal 3, dengan bunyi:
"Pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengelolaan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan hasil olahannya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika, bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursornya serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi."
Hal tersebut menunjukkan bahwa pidana yang tertuang pada KUHPB memiliki cakupan yang lebih luas dalam memberikan definisi bahan berbahaya. Konsenkuensinya, penerapan frasa 'bahan berbahaya' yang dimaksud dalam KUHPB sendiri, harus dicocokkan kembali dengan dasar hukum lain yang mengatur secara khusus.
Kemudian, pasal 343 berbunyi:
1. Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, dijual, diserahkan, ditawarkan atau didistribusikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
3. Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.
Dan pasal 344 berbunyi:
"Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, mendistribusikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau didistribusikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."
Pada penjelasan pasal 344, dikatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan atau minuman yang dapat merusak kesehatan.
Masuk ke bagian Sembilan, bagian ini memiliki judul Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia dan diatur dalam dua pasal. Pertama, pasal 345 yang secara lengkap berbunyi:
