Kemudian yang dimaksud "rumah" termasuk juga perahu atau kendaraan yang dijadikan tempat tinggal. "ruangan tertutup" adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan untuk umum, dan "pekarangan tertutup" adalah pekarangan yang nyata-nyata ada batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.
Adapun pasal 257 ayat 2 kemudian menambahkan perbuatan dikategorikan dianggap memaksa masuk, yang meliputi Masuk dengan jalan, merusak, memanjat, menggunakan alat kunci palsu, pakaian dinas palsu, dengan tidak sepengetahuan pihak yang berhak, dan bukan karena kekhilafan dan kedapatan di tempat tersebut pada waktu Malam.
Paragraf 3: Penyadapan
Diatur dalam pasal 258 dan 259, dengan pasal 258 ayat 1 sebagai inti dari delik, yang berbunyi:
"Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI."
Pada penjelasan pasal 258 ayat 1 ini ada tertuang:
"ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam pasal ini, misalnya, jika:
a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja;
b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau
c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.
Paragraf 4: Memaksa masuk Kantor Pemerintah
