Siapa Yang Salah dan Harus Bertanggungjawab ?
Ketiga poin yang saya jabarkan di atas, tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain, seperti hilangnya nilai dan norma (menciptakan nilai baru) di lingkungan yang multikultural dalam masyarakat urban, penjualan minuman keras yang tidak terkontrol oleh pihak keamanan dan pemerintah, kesadaran masyarakat, LMS, dan Perguruan Tinggi dalam mendorong kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.
Namun, jika saya dipaksa untuk menjawab ; siapa yang salah dan bertanggung jawab atas meningkatnya kriminalitas di kota sorong ? maka, jawaban saya tidak akan seperti kata Paul Vincen Mayor " Silahkan tembak kasih mati pelaku " atau jawaban kebanyakan netizen sorong "pemabuk, dan pemalas kerja". Karena jawaban seperti ini hanya menunjukan kemalasan berpikir kita, dan ketidakmampuan kita untuk mendiagnosa masalah, sekaligus memberi rekomendasi penanganan yang tepat berbasis masalah.
Menurut saya, dengan melihat poin-poin yang telah saya jabarkan, maka yang menciptakan kondisi dan membiarkan kondisi kota sorong penuh dengan tindakan kriminal adalah pemerintah (pemimpin) kota Sorong (mungkin saat ini, kita belum bisa menyalahkan Pemprov PBD, karena umurnya masih balita). Intinya Pemerintah (pemimpin) Kota Sorong adalah pihak yang paling salah " GAGAL" dalam mengurus kota Sorong. Seperti, penataan Kota (ruang publik), penataan kelembagaan hingga RT/RW, fasilitas jalan, lampu dan CCTV, Kontrol terhadap migrasi spontan (menyebabkan meningkatnya populasi dan kondisi kepadatan/kumuh), dan keseriusan mengurus pendidikan (terutama bagi OAP).
Solusi
Lantas, apa solusinya ? atau bagaimana menangi masalah seperti ini ? Pertama, untuk jangka pendek, perlu peran aktif dari pihak keamanan untuk melakukan patroli atau pengawasan. Kedua, untuk jangka panjang dan menyentuh akar masalah, perlu peran aktif dan serius dari pemerintah kota Sorong dan provinsi PBD dalam mendorong kebijakan yang mampu menyentuh: Persoalan Urbanisasi serta Migrasi, Pendidikan, serta pengangguran , dan menata ruang hidup perkotaan (ruang fisik dan non fisik).
Untuk itu, kesempatan kita ada di tahun ini, pemilihan walikota Sorong (juga gubernur PBD) ada di depan mata (November 2024). Tugas warga kota Sorong (juga warga PBD) adalah memastikan diri untuk memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang mampu mendiagnosa masalah di kota Sorong, serta mampu melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit untuk mengatasinya, bukan pemimpin yang hanya melahirkan retorika. Jadi, kota Sorong (Kota Bersama dan Ibu kota Prov. PBD) akan baik, aman dan tentram, itu bisa dimulai dan ditentukan dari kotak suara di TPS pada November 2024 nanti.
*Penulis adalah Pengajar/Dosen di Universitas Nani Bili Nusantara Sorong.
Bacaan Pendukung :Â
- Dinamika Kriminalitas Urban : Studi Tentang faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan di Kota Besar. Andi Ahmad Munajat dan Hudi Yusuf https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/161/212
- Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. Fitri Ramdhani Harahap. https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/40/28
- https://pbdnews.com/2024/06/sorong-darurat-begal-pfm-desak-polda-tembak-ditempat/
- https://teropongnews.com/2024/05/kota-sorong-darurat-begal-gmni-polisi-diminta-meminimalisir-maraknya-aksi-begal-di-sorong/#google_vignette
- https://teropongnews.com/2024/06/ibu-kota-provinsi-pbd-darurat-begal-dan-kriminal-yance-dasnarebo-dkk-pejabat-sedang-tutup-mata/
- https://papuabarat.antaranews.com/berita/29451/enam-area-di-sorong-jadi-prioritas-penataan-kawasan-kumuh
- https://sorong.tribunnews.com/2023/12/31/kriminalitas-di-kota-sorong-tembus-1082-kasus-sepanjang-2023-curanmor-paling-tinggi
