Usul nama "Jalan Presiden"
Menurut info yang dapat dipercaya, jalan besar lebar 23m kualitas internasional antara Labuan Bajo ke Golo Mori 22 km itu akan selesai akir November 2022. Jarak tempuh dengan kendaraan bermotor dari Labuan di jalur itu selama ini sekitar 2 (dua) jam, dan jika sudah selesai, maka akan ditempuh hanya 30 (tigapuluh) menit saja.Â
Bisa dibayangkan betapa amazingnya perubahan di Kab.Manggarai Barat ini mulai Desember 2022 dan seterusnya ke masa depan. Itu adalah jalan berkualitas internasional, yang dulu dalam perencanaan disebut "jalan tol", tapi saat ini ternyata jalan lebar & besar saja. Memang bukan jalan tol, tapi lebarnya seukuran jalan tol dan kualitasnya tidak sekedar tol tetapi internasional.
Bagi kita di sini, jalan ini sebuah kejutan. Bahasa kerennya, proyek monumental, super premium, jalan rahmat, jalan ajaib, dan seterusnya. Kondisi ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam mimpi nenek moyang apalagi mimpi dari kita warga kampung yang masih hidup di sini. Tapi faktanya, kini muncul di depan mata.
Sebelum jalan itu diresmikan untuk mulai digunakan Desember 2022 ini, mari kita usulkan nama. Yah, namanya usul, bisa diterima bisa tidak. Saya usulkan nama-nama ini : 1. Jalan Presiden, 2. Jalan Kraeng Presiden, 3. Jalan Raya Jokowi, 4. Jalan Kraeng Jokowi, 5. Jalan Komodo, 4. Jalan Labuan Bajo Golo Mori, 5. Jalan Komodo Internasional. Pilih salah satu, atau anda punya usulan lain? Nama yang sudah jadi kesepakatan nanti, maka itulah nama jalan yang kita usulkan kepada Pemda. Setuju? Dari beberapa rencana nama jalan itu, saya cenderung memilih nama "Jalan Presiden".
Info lain, usulan nama Desa baru "Cunca Rami Jokowi"
Sebagai info, saat ini kami masyarakat kampung Rangat dan Lamung wilayah Kecamatan Sano Nggoang, sudah mengajukan permohonan mendirikan desa baru, yang berkasnya sudah tiba di kota Labuan Bajo. Nama desa yang kami sepakati adalah "Desa Cunca Rami Jokowi". Desa budaya, desa sebagai lokasi obyek wisata, sehingga aktivitas wisatawan di desa itu disebut "wisata desa".
Nanti Kepala Desanya dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat (sesuai sila ke-4 Pancasila) dan pakaian resmi sebagai Kadesnya adalah baju bakok, tengge lipa songke, sesek sapu, selek kope atau semambu, sendal slop dari haju betong ( baju putih sarung songke, di pinggang ada parang atau kayu komando di pinggang, sandal dari bambu). Nama desa ini sudah sampai di meja Bupati Edi dan Wabub Yulianus Weng dan Kadis Kab.Manggarai Barat.Â
Kata ajudan, mereka senyun-senyum geli. Juga nama itu terbawa angin ke Kupang, Gubernur Viktor senyum sambil usap jidat botaknya. Juga terbawa angin ke istana Presiden di Ibukota, sampai di meja jamu kencurnya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana, dan mereka senyum, sambil klik kata Cunca Rami water fall di google hapenya. Dan kami berharap mereka atau keluarganya datang ke desa kami, 10 orang begitu, nginap di kampung kami selama 1 bulan, bayar ! Aaa.... uang masok untuk desa to ! Bora gra..! ( bahasa Manggarai = bisa kaya). Ada bagiannya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) Manggarai Barat. Profit to?
Jalan besar Labuan Bajo ke Golo Mori
Ada beberapa kampung yang dilalui Jalan Presiden itu, jalur Labuan Bajo Golo Mori, yaitu Gorontalo, Nanga Na'e, Nalis, Cumbi dan Kenari.Â
Kampung CumbiÂ
Saya narasiksn khusus kampung ini. Posisinya agak di ketinggian. Saya sebut istimewa karena geo positionnya. Sudah ada jalan raya Provinsi lewat di tengah kampung Cumbi itu sejak lama sebelum rencana jalan besar ini . Tapi belum aspal hotmix. Warga kampung mengeluh. Dari situ tembus kampung Kenari dan Warloka di pantai yang berhadapan dengan pulau Rinca dimana pulau itu sebagai salah satu habitat varanus Komodo.Â
Rupanya dari hasil riset pembuat jalan besar & lebar (yang dulunya disebut Jalan Tol) sejak tahun 2018, ternyata para ahli dan petugas teknis lebih memilih jalur di luar kampung Cumbi. Maka Februari tahun 2020 dipilihlah jalur di luar kampung Cumbi, dan telah diketahui & disetujui kampung sekitarnya, Nalis, Cumbi dan Kenari. Kondisi tanah di jalur luar kampung Cumbi itu cukup landai dan rata. Pas benar untuk jalan besar itu. Itu berdasarkan survey para ahli.
Dengan alasan survey itu maka alur jalan besar itu tidak mengikuti jalan lama Provinsi di tengah kampung Cumbi. Konjuntur tanah kampung itu berposisi di ketinggian, apalagi terdapat beberapa tikungan tajam di dalam kampung. Selain itu, jika dipaksakan maka akan terjadi penggusuran banyak rumah penduduk dan gedung gereja, sehingga biayanya mahal serta merepotkan banyak warga. Itu pertimbangan Pemerintah untuk memperhatikan rakyatnya di Cumbi, dan menjadi kesepakatan warga 3(tiga) kampung tanggal 22 Februari 2020 itu.
Cumbi Rest Area
Kenapa saya sebut kampung Cumbi tadi istimewa? Dari aspek pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, kampung ini amat sangat ideal sebagai rest area, yaitu tempat istirahat sejenak setelah lelah berkendaraan di jalan besar. Posisi untuk rest area ini cocok sebagai tempat santai ngopi, belanja souvenir, bahkan bisa nginap di home stay. Saya melihat perbandingannya di Bali dan Jawa serta di luar negri seperti itu.
Dalam kunjungan blusukan Bupati Edi Endi kemarin tanggal 28 Februari 2022, di hadapan masyarakat Cumbi, beliau menyampaikan tahap pengerjaan Jalan Besar itu saat ini. Bukan lagi tahap rencana, karena tahap rencana itu sudah matang bulan Februari 2020. Sebentar lagi jalur jalan besar 23m itu ada di jalur luar kampung, dan sekaligus Bupati buatkan jalan hotmix di tengah kampung selebar 3,5 m.Â
Keinginan warga kampung akan jalan hotmix dipenuhi Bupati Edi Endi. Pengerjaan jalan hotmix 3,5m itu dimulai tanggal 1 Maret 2022. Bupati dalam penyampaiannya "mengimpikan bahwa kampung Cumbi nanti akan berkembang sebagai rest area, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi pariwisata. Ini peluang untuk warga".Â
Saya sendiri dan DR. Bernadus Barat Daya, S.H, (BBD) yang turut hadir dalam pertemuan ini sebagai pihak dari asekae Cumbi (saudara) keluarga besar kami, memahami maksud baik Bupati Edi. Kami lama di rantauan, saya pernah tinggal di Bali selama 30an tahun, BBD lama di Jakarta. Warga Cumbi berterimakasih pada kebijakan Bupati Edi, karena pada saat bersamaan, jalan hotmix 3,5m di tengah kampung Cumbi dikerjakan.Â
Karena memahami hal itu, yaitu akan menjadi rest area, kalau boleh saya usul agar nama kampung Cumbi ini dibaptis ulang menjadi Cumbi Rest Area. Saya bermimpi bahwa asekae daku (sesama saudara saya) di kampung Cumbi Rest Area ini akan sejahtera ekonominya, seni budayanya terpelihara, sehat walafiat, seperti terbukti begitu di pulau Bali dan pulau Jawa serta negara maju di luar negri.
Yang tidak bisa diterima Bupati atau sebagian besar kita adalah adanya semacam suara paksaan dari beberapa warga kampung agar jalan lebar 23m itu lewat di tengah kampung. "Harus, harus, harusss... kalau tidak lewat di tengah kampung, kami hadang untuk batalkan jalan besar itu", kata beberapa orang saat pertemuan dengan Bupati Edi, yang didampingi Camat dan Vikep Keuskupan Romo Rikard Manggu . Sebagian besar warga kampung tidak setuju pendapat mereka, dan Bupati tidak bisa mengakomodir keinginan itu demi bonum commune sesuai perencanaan jauh sebelumnya.
Stabilitas tetap terjaga saat pengerjaan jalan besar
Pengerjaan infrastruktur besar butuh stabilitas, situasi kondusif dan damai. Pelaksanaan perubahan menuju kemajuan itu memang tak selalu mulus dan memuaskan banyak orang. Perbedaan pendapat dalam era demokrasi itu wajar. Tapi yang perlu kita sadari adalah tidak diperkenankan pemaksaan pendapat yang berbeda itu dalam kebersamaan. Untuk itulah pentingnya kita hormati peran dari Pemimpin Pemerintahan untuk mengambil keputusan yang baik saat adanyae perbedaan pendapat itu. Keputusan yang baik itu menjadi dasar untuk bekerja bagi kebaikan umum semua orang (good governance for bonum commune ).Â
Dalam kehidupam berbangsa ini, jika pendapat saya seorang atau kelompok saya berbeda dengan hampir semua orang, maka saya tidak dibenarkan memaksa Pemerintah untuk mengikuti kemauan saya. Semisal di kampung Cumbi Rest Area tadi, saya misalnya tidak setuju jalan besar program super premium Jokowi itu lewat di luar kampung, saya mau HARUS di tengah kampung Cumbi. Harus, harus dan harus !
Ini terkesan bahwa saya memaksa Presiden Jokowi, Mentri PUPR, Gubernur, Bupati, supaya jalan lebar 23m itu lewat di tengah kampung saya. Ah, saya ini siapa sih? Koq saya perintah mereka? Jika saya ngotot, maka saya sebetulnya seperti "motang lonto" tunggu saatnya dieksekusi oleh sesuatu yang mengerubutinya, lalu mati ! (motang lonto, bahasa daerah Manggarai = babi hutan yang duduk terpojok bertahan atas kepungan serangan sekitarnya). Betapa bodohnya saya !Â
Sebagai pemilik hak bersuara dalam demokrasi, ya benar ! Tapi ucapan itu tidak dapat dibenarkan atas alasan demokrasi kalau saya "memaksa, harus, harus dan harus" kepada sesama yang hidup dalam masyarakat luas ini. Ini bisa memecahbelahkan persatuan. Kita tetap berpijak pada demokrasi bangsa kita yang berfalsafah 'Persatuan" sebagaimana sila ke-3 Pancasila itu.
"Mari menjaga stabilitas di kawasan super premium Labuan Bajo, Manggarai Barat, agar pelaksanaan proyek perubahan ini lancar hingga selesai pada waktunya. Pemerintah memperhatikan seluruh rakyat. Bahwa ada yang tidak puas, itu biasa. Tapi kita harus menjunjung persatuan dan stabilitasnya sehingga lancarlah kita mengikuti perubahan", kata Bupati Edi pada akir pertemuan tanggal 28/02/2022 kemarin.Â
Untuk kita di ruang publik, saya dan anda misalnya, tetap mengkritisi para pelaksana pemerintahan ini bilamana terdapat hal yang menyimpang daripada yang sebenarnya.Â
Sambil mari siapkan nama saat cearcumpe (acara pemberian nama) jalan besar 23m kualitas internasional jalur Labuan Bajo Goro Mori itu. Dari sekian nama yang diusulkan itu, saya usulkan nama Jalan Presiden. Setuju? Mari ngobrol sambil seruput Kopi Super Premium di Labuan Bajo.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H