“Dengan kondisi ini, saya instruksikan membentuk Tim Penanganan Kekeringan dengan tugas melakukan identifikasi lokasi kekeringan dan pengamanan tanaman dari kekeringan serta mengoptimalkan bantuan pompa yang telah didistribusikan,” tutur Mentan.
Kegiatan ini mengundang Kepala Dinas Pertanian dan Dandim pada 147 kabupaten, serta Kepala Dinas Pertanian, Badan dan Instansi lingkup pertanian pada 17 provinsi yang membahas agenda strategis pembangunan pertanian, yakni perkembangan produksi tahun 2015, kinerja 7 komoditas strategis, kinerja serapan bulog, kinerja serapan anggaran dan antisipasi kekeringan.
“Rakor ini sangat penting guna menyatukan langkah dan strategi percepatan pelaksanaan program Upaya Khusus (Upsus) swasembada padi, jagung, dan kedelai 2015, distribusi dan pemasaran produk termasuk peran koperasi dan UKM dalam bisnis komoditas pertanian ini,” kata Mentan.
Adalah menarik informasi ketika Menteri pertanian berada di Wajo Sulawesi Selatan, 6 Juni lalu. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan, tercapainya swasembada pangan di Indonesia ditentukan oleh produksi beberapa daerah penghasil padi.
"Bila produksi di Jawa Timur, Lampung, Medan dan Sulawesi Selatan aman, selesai sudah masalah pangan di Indonesia," ujar Mentan.
Mentan menjelaskan, karena merupakan salah satu penghasil padi terbesar, bantuan untuk Sulsel naik menjadi Rp 2,5 triliun dengan irigasi 230 ribu hektar yang baru terealisasi 30 persen.
Mentan berharap daerah-daerah lain dapat meniru Sulsel dalam hal semangat meningkatkan produksi pertaniannya. karena bila terbukti mampu menaikkan produksinya, Mentan berjanji akan menambah anggaran untuk daerah tersebut.
"Indramayu sampai nangis karena anggarannya Rp 800 miliar. Tidak capai target produksi 100 ribu ton, lebih baik dicabut saja anggarannya. Tapi alhamdulillah produksi naik," ungkap Mentan.
Seperti janji Mentan, pemerintah pusat akan mencabut anggaran pertanian bagi daerah-daerah yang tidak mencapai target produksi. Di sisi lain, daerah yang melebihi target produksi akan mendapat tambahan anggaran.
Sejauh ini, sudah ada 26 kabupaten yang akan disetop aggarannya pada 2016, karena produksi di sektor pertanian tahun ini tidak sesuai target. Pihaknya akan menyurati pada kepala daerah, gubernur dan bupati untuk mendapatkan pemberitahuan bahwa daerahnya sudah tidak digelontori anggaran.
"Berhubung target produksi di sektor tani tidak tercapai di beberapa daerah, kami mohon maaf ada 26 (daerah) yang kami stop anggarannya. Semoga surat kami sudah tiba yang tidak capai target bahkan di bawah tahun lalu. Saya kira lebih adil jika tidak mendapat anggaran 2016 dan kemungkinan nol. Kami sudah laporkan ke komisi IV DPR dan Bapak Presiden," ujarnya.
