Rumusan masalah ini berfokus pada berbagai aspek peran pemerintah daerah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, termasuk tantangan pengawasan, keterlibatan masyarakat, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
4. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan penerapan standar keberlanjutan (seperti ISPO) pada perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
3. Menelaah upaya pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria dan sengketa lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lokal.
4. Mengevaluasi sinkronisasi antara kebijakan pusat terkait keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dengan kebijakan daerah, terutama dalam konteks tata ruang dan izin lahan.
5. Menilai tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tingkat daerah.
6. Mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mendorong penerapan inovasi teknologi pertanian berkelanjutan di sektor kelapa sawit.
7. Menganalisis penyebab tidak optimalnya pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di beberapa daerah dan mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tersebut.
   Tujuan penelitian ini berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang peran dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan.
5. Manfaat Penelitian