"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTANÂ
DI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023"
Â
Johan Candradinata
(Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, 2023)
Biaya jasa konsultasi nya cukup 300 pak, sudah buat konsultasi selamanya sampai tuntas masalah bapak, selesai dan aman
Abstract
The palm oil industry in Indonesia plays a crucial role in the economy but faces significant sustainability challenges. This article analyzes the role of local governments in the sustainable management of palm oil plantations, particularly in the context of regulation, supervision, conflict resolution, and community participation. The research employs qualitative and quantitative approaches in Mesuji Regency, with data collection through in-depth interviews and surveys. The findings indicate that local governments face limitations in human resource capacity and understanding of sustainability principles, hindering the effectiveness of supervision and policy implementation. Frequent agrarian conflicts between companies and local communities pose major challenges, along with misalignment between central and regional policies. This study also reveals a lack of community participation in decision-making, contributing to local dissatisfaction with existing policies. It is hoped that the findings of this research can provide recommendations for policymakers to enhance sustainable and inclusive palm oil management practices.
Abstrak
Industri kelapa sawit di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, namun juga dihadapkan pada tantangan keberlanjutan yang signifikan. Artikel ini menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, terutama dalam konteks regulasi, pengawasan, penyelesaian konflik agraria, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif di Kabupaten Mesuji, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman prinsip keberlanjutan, yang menghambat efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan. Konflik agraria yang sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat lokal menjadi tantangan utama, serta ketidakselarasan kebijakan pusat dan daerah. Penelitian ini juga mengungkapkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang berkontribusi pada ketidakpuasan lokal terhadap kebijakan yang ada. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan inklusif.
1. Latar Belakang Masalah
