Budaya yang mengedepankan etika dan moralitas akan memberikan dasar kuat untuk menentang korupsi. Melalui nilai-nilai moral, masyarakat dapat mengembangkan norma-norma yang menentang tindakan koruptif. Institusi sosial, seperti agama, juga dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan moralitas dan mengajarkan pentingnya bertindak dengan jujur dan adil.
* Â Partisipasi Aktif Masyarakat
Lingkungan sosial yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, perusahaan, dan organisasi dapat ditingkatkan melalui partisipasi warga. Masyarakat yang terlibat secara aktif akan lebih cenderung mengawasi tindakan pemerintah dan organisasi, mengurangi risiko praktik korupsi.
*Â Penegakan Hukum yang Efektif
Budaya hukum yang kuat dapat membantu dalam menanggulangi korupsi. Sistem hukum yang efektif dan adil akan menciptakan deterrence bagi para pelaku korupsi. Lingkungan yang mendukung independensi lembaga penegak hukum dan memberikan dukungan kepada whistleblower akan memperkuat peran hukum dalam melawan korupsi.
* Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan perempuan dapat berperan penting dalam mengatasi korupsi. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor dapat membawa perspektif yang berbeda dan mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan yang seringkali menjadi akar penyebab korupsi. Masyarakat yang memberdayakan perempuan juga cenderung lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (Akbar, A.,2022).
Kesimpulan
Mengatasi korupsi memerlukan kolaborasi dan upaya bersama dari berbagai sektor, termasuk lingkungan sosial dan budaya. Kesadaran, etika, partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang efektif, dan pemberdayaan perempuan adalah elemen-elemen kunci dalam membentuk lingkungan yang menentang korupsi. Melalui perubahan nilai dan sikap, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan budaya yang menolak korupsi dan memperkuat fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Freud menekankan peran lingkungan dalam membentuk kepribadian. Dalam konteks korupsi di Indonesia, faktor-faktor budaya, ekonomi, dan sosial dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma yang mendukung atau menentang perilaku koruptif.
Melalui lensa teori Freudian, kita dapat memahami bahwa kejahatan korupsi bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga memiliki dimensi psikologis yang kompleks. Dalam menanggulangi korupsi, perlu ada pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial. Tiga ilustrasi di atas mencoba merefleksikan beberapa aspek dari fenomena ini, dan semoga dapat menjadi pintu masuk untuk pembahasan yang lebih mendalam dan solutif.
DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo, S. M. (2018). Corruption, inequality, and social justice in Indonesia. Asian Education and Development Studies, 7(2), 217--230.
Akbar, A. (2022). Legal Reforms and Anti-Corruption Measures in Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization, 111, 1-15.
